Page 13 - MAJALAH 217

L APORAN UT AMA

mereka kini tidak lagi bebas masuk ke
partai tertentu,” tambah politisi Fraksi
PPP ini. Jika ini secara kontinu terus
Termasuk, berlanjut, menurutnya, masyarakat
MK juga akan akan semakin dirugikan.
mempertimbangkan Sebaliknya, dengan Sistem
Proporsional Terbuka, partai justru
apakah keputusan lebih mudah mendapatkan kader-
menggunakan sistem kader terbaik untuk bekerja di
pemilu tertentu parlemen yang sebelumnya sudah
akan diterapkan bekerja banyak di masyarakat. “Kalau
partai ambil dari orang luar yang
pada Pemilu dipandang berkualitas oleh
2024, atau pada masyarakat, maka yang berkualitas
penyelenggaraan yang duduk di DPR itu yang
pemilu berikutnya. mewakilkan orang-orang yang
dipandang masyarakat berkualitas.
Ya, karena masyarakatlah yang tahu
bagaimana kondisi orang dari mereka
yang ada di keseharian masyarakat,”
Rifqinizamy Karsayuda
Anggota Komisi II DPR RI tegas wakil rakyat dapil Riau I ini.
FOTO: OJI/NR
akan diusung dan/atau diusulkan Ketaatan Terhadap
daerahnya. Di sisi lain, para kandidat maju dalam pemilihan legislatif.
akan menjaga kredibilitas mereka di Bahkan, partai atau gabungan partai Konstitusi
depan rakyat yang memilihnya. juga memiliki kewenangan penuh Meskipun demikian, dialektika
“Kalau kita kembali kepada pula untuk mengusulkan kandidat antara Sistem Proporsional Tertutup
konstitusi itu, maka lebih tepat presiden dan wakil presiden yang maupun Sistem Proporsional
Terbuka ini merupakan hal yang
dilaksanakan penyelenggaraan akan diusungnya. Sehingga, dalam dinamis, tergantung pada aspirasi
pemilu dengan sistem proporsional Sistem Proporsional Tertutup, dan kebutuhan yang berkembang di
terbuka. Karena apa? Karena kedaulatan rakyat hanya sampai pada masyarakat. Karena itu, uji materil oleh
keterbukaan itu menyebabkan pilihan menentukan parpol mana yang dinilai pihak terkait terhadap penggunaan
betul-betul berada di tangan rakyat, mampu mewakili aspirasinya. sistem tersebut pada Pemilu 2024
Selanjutnya, internal di dalam
terhadap siapa yang akan dipilih parpol tersebut yang memutuskan menjadi sah dan keputusan tertinggi
menjadi pimpinan dari satu dapil siapa calon legislatif yang akan duduk berada di palu para hakim MK.
menjadi anggota legislatif delegasi di kursi parlemen pusat maupun MK memiliki kewenangan untuk
parpol itu,” ujar Wakil Ketua Komisi II daerah, melalui sistem nomor urut. memutuskan sistem mana yang akan
DPR RI, Syamsurizal. Sistem ini dinilai hanya berdasarkan digunakan dalam penyelenggaraan
kedekatan antara caleg yang akan Pemilu 2024, termasuk pula
Kedaulatan Rakyat atau maju dengan pimpinan parpol memutuskan untuk mengembalikan
Parpol? yang menjadi penentu keputusan. kewenangan menentukan sistem
Meskipun demikian, penentuan Termasuk, diduga akan semakin pemilu kepada pembuat undang-
Sistem Proporsional Tertutup memperkuat praktik oligarki di undang, yaitu DPR (open legal
bukan tanpa argumentasi. Sebab, internal parpol karena keputusan policy). Sebab, sejumlah pengamat
sebagaimana tertuang dalam UU bukan didasarkan pada objektivitas menyebutkan, pilihan sistem pemilu
Nomor 7 Tahun 2017, partai politik dan profesionalisme caleg, namun untuk DPR dan DPRD tidak diatur
merupakan peserta pemilu untuk berdasarkan pada subjektivitas dan jelas dalam konstitusi. Kewenangan
memilih anggota DPR, anggota kedekatan personal caleg dengan MK terbatas sebagai pemberi rambu-
DPRD provinsi, anggota DPRD pimpinan partai. rambu saat pembentuk UU ingin
kabupaten/kota, dan pasangan calon “Ini yang menyebabkan mengevaluasi sistem tersebut.
yang diusulkan oleh partai politik, keberatan-keberatan masyarakat. Konstitusi Negara Republik
gabungan partai politik untuk pemilu Karena orang yang sudah dipilih Indonesia dinilai tidak mengatur
presiden dan wakil presiden. selama ini dengan beberapa kali eksplisit pilihan sistem pemilu yang
Argumentasi ini menentukan pemilu, mereka bisa masuk dan dianut untuk pemilihan DPR, DPRD,
bahwa partai politik memiliki mendapat pendidikan politik, karena dan DPD. Hal ini berbeda dengan
kewenangan penuh untuk mereka masuk ke partai politik. Tapi, pemilihan presiden dan wakil
menentukan siapa calon yang dengan sistem proporsional tertutup presiden yang jelas diatur sistemnya.
rdn/mh

13
TH. 2023 EDISI 217 PARLEMENTARIA 13