Page 10 - MAJALAH 217

L APORAN UT AMA

MK Diharap Libatkan Parpol

Dalam Judicial Review

Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan melibatkan
Saan meminta penyelenggara
partai politik (Parpol) dalam gugatan Judicial pemilu termasuk KPU tidak
Review UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan menimbulkan ketidakpastian
Umum (Pemilu), dalam menetukan sistem pemilu di bagi parpol jelang Pemilu 2024.
Tanah Air. Sistem proporsional terbuka masih ingin Saan pun mengecam pernyataan
Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang
dipertahankan pada Pemilu 2024. memunculkan spekulasi soal
perubahan sistem pemilu terbuka

Pelibatan Parpol
dinilai Wakil
Ketua Komisi II
Saan Mustopa
penting Sebab, DPR dan pemerintah
dipertimbangkan sepakat tidak akan
oleh MK.
Sebab, MK bisa mengubah UU Pemilu.
mendengar Kita nanti meminta MK
pandangan partai dalam mengambil mengikutsertakan parta-
keputusan terhadap penerapan
sistem proporsional terbuka pada partai sebagai pihak terkait.
Pemilu 2024. Melalui pandangan Kita berharap MK nanti
masing-masing partai, tentu MK ketika berproses mendengar
bisa mempertimbangkan semuanya
dalam mengambil keputusan. semua pihak di parlemen,
“Sebab, DPR dan pemerintah karena kita ingin sistem
sepakat tidak akan mengubah UU proporsional terbuka di
Pemilu. Kita nanti meminta MK
mengikutsertakan parta-partai Pemilu 2024,
sebagai pihak terkait. Kita berharap
MK nanti ketika berproses mendengar FOTO: GERALDI/NR Saan Mustopa
semua pihak di parlemen, karena kita Wakil Ketua Komisi II DPR RI
ingin sistem proporsional terbuka
di Pemilu 2024,” ujarnya dalam
keterangan tertulisnya yang diterima
Parlementaria, Rabu (4/1/2023) lalu. sistem perwakilan. Mengacu pada menjadi tertutup. Sebelumnya
Lebih lanjut, Saan menegaskan penentuan anggota legislatif kecaman senada dilontarkan
pihaknya ingin sistem proporsional pada sistem proporsional terbuka Saan dalam keterangan
terbuka dipertahankan. Sebab, ditentukan langsung oleh masyarakat resminya, menanggapi Ketua
hal ini merupakan langkah maju pemilih, sedangkan pada proporsional KPU Hasyim Asy’ari yang
penyelenggaraan demokrasi. Jika tertutup tergantung partai. Sistem membicarakan Pemilu 2024
kembali ke proporsional tertutup, proporsional tertutup membuat kemungkinan kembali ke sistem
maka itu sebagai bentuk kemunduran masyarakat tidak mendapatkan proporsional tertutup. Saan
demokrasi. hak untuk menentukan siapa wakil menilai Hasyim sudah melampaui
Sistem proporsional tertutup yang mereka anggap terbaik untuk batas kewenangannya terkait
dinilai tidak merepresentasikan mewakilinya. pernyataan itu.

10 PARLEMENTARIA EDISI 217 TH. 2023