Page 5 - MAJALAH 217

PR OL OG

menguji UU atas UUD. Setiap pasal
Apapun keputusan MK nantinya menjadi menarik yang diuji oleh pemohon pun akan
mengundang pihak-pihak terkait
untuk disimak. Sebab putusan MK tersebut akan untuk mendapatkan penjelasan
berimplikasi banyak hal yang bersifat struktural, di secara utuh. Termasuk, penjelasan
antaranya adalah revisi UU Pemilu beserta aturan raison d’etre dari DPR selaku pembuat
turunan di bawahnya seperti Peraturan KPU dan UU untuk menetapkan menggunakan
Bawaslu, hingga implikasi terhadap hitung ulang Sistem Proporsional Terbuka di setiap
anggaran pemilu oleh pemerintah. pemilu.
Selain DPR, MK juga akan
mengundang pihak-pihak terkait
mengelola organisasi partai politik atau Sistem ini dinilai lebih yang memiliki legal standing
organisasi berbasis sosial politik. mengedepankan asas keterbukaan langsung dalam Pemilu 2024, yaitu
Akibatnya, saat terpilih menjadi dan profesionalisme bagi para calon para fungsionaris partai yang telah
anggota DPR/DPRD seolah-olah legislatif. Mereka terpilih bukan ditetapkan KPU akan menjadi peserta
bukan mewakili organisasi partai karena kedekatan personal dengan dalam pemilu, baik partai yang telah
politik, namun mewakili diri sendiri. pengambil keputusan di internal memiliki wakilnya di legislatif (partai
Oleh karena itu, seharusnya ada partai, melainkan murni karena parlemen) maupun partai yang belum
otoritas kepartaian yang menentukan kehendak mayoritas masyarakat memiliki wakilnya di legislatif (partai
siapa saja yang layak menjadi wakil yang memilihnya. Sistem ini non parlemen).
partai di parlemen setelah mengikuti memungkinkan juga agar rakyat Apapun keputusan MK nantinya
pendidikan politik, kaderisasi, dan mengetahui kepada siapa aspirasi menjadi menarik untuk disimak.
pembinaan ideologi partai. akan dititipkan kelak ketika sudah Sebab putusan MK tersebut akan
Selain itu, menurut pemohon terpilih menjadi legislator. Kedekatan berimplikasi banyak hal yang bersifat
bahwa pasal-pasal a quo telah antara caleg dengan rakyat yang struktural, di antaranya adalah revisi
menimbulkan individualisme para akan memilihnya inilah yang dinilai UU Pemilu beserta aturan turunan di
politisi, yang berakibat pada konflik menjadi poin keunggulan Sistem bawahnya seperti Peraturan KPU dan
internal dan kanibalisme di internal Proporsional Terbuka ketimbang Bawaslu, hingga implikasi terhadap
partai politik yang bersangkutan. Sistem Proporsional Tertutup. hitung ulang anggaran pemilu oleh
Sebab, proporsional terbuka ini Meskipun demikian, di balik pemerintah. Putusan MK ini juga
dinilai melahirkan liberalisme politik perdebatan akademik mengenai akan menentukan apakah jika terjadi
atau persaingan bebas dengan sistem pemilu apa yang ideal untuk perubahan sistem pemilu tersebut,
menempatkan kemenangan individual dijalankan di Pemilu 2024, MK dapat dilakukan pada Pemilu 2024
total dalam pemilu. Mestinya kompetisi memiliki kewenangan konstitusional atau akan dilakukan penyesuaian
terjadi antarpartai politik di area yang bersifat final dan mengikat secara bertahap di pemilu-pemilu
pemilu. Sebab, peserta pemilu adalah (binding), salah satunya untuk berikutnya.
partai politik bukan individu seperti Apapun putusan MK nantinya,
yang termaktub dalam Pasal 22E ayat semua pihak terkait, mulai dari
(3) UUD 1945. eksekutif, legislatif, hingga
Meskipun demikian, bagi partai penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu,
yang pro terhadap Sistem Proporsional Apapun putusan MK dan DKPP) final untuk mengikuti
Terbuka memiliki dalil konstitusional keputusan tersebut. Tidak hanya
yang didasarkan pada UUD 1945 nantinya, semua pihak mengikuti, namun para pihak terkait
amandemen keempat Pasal 1 Ayat terkait, mulai dari juga harus mengawal keputusan MK
(2), yaitu kedaulatan berada di tangan eksekutif, legislatif, sebagai lembaga yudikatif pemilik
rakyat dan dilaksanakan menurut keputusan tertinggi dalam suatu
Undang-Undang Dasar. Argumentasi hingga penyelenggara negara. Sehingga, keputusan yang
tersebut dipahami sebagai kerangka pemilu (KPU, Bawaslu, diambil dapat mengakomodasi dua
umum (frame work) bahwa rakyat dan DKPP) final untuk hal: antara kepentingan rakyat untuk
dapat menentukan langsung para memberikan suara, dan kepentingan
wakilnya di legislatif, baik di pusat, mengikuti keputusan konstitusi untuk menjalankan
provinsi, maupun kabupaten/kota tersebut. demokrasi tetap dalam koridor
secara terbuka. hukum. tim/mh

TH. 2023 EDISI 217 PARLEMENTARIA 5 5