Page 4 - MAJALAH 217
P. 4
PR OL OG
Pemilu 2024:
Komitmen Jalankan Putusan MK
Nafas demokrasi prosedural di Indonesia kembali diuji. Setelah
lebih dari sepuluh tahun, Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia
meninggalkan Sistem Proporsional Tertutup, kini sistem tersebut
diupayakan untuk berlaku kembali melalui pengujian di meja
peradilan Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sejumlah masyarakat. Para
Hakim MK diminta untuk menguji materi yang ada dalam UU Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengamanatkan pemilu dilakukan
melalui Sistem Proporsional Terbuka.
Kelompok
masyarakat
yang
mengajukan uji
materi ke MK
tersebut adalah
Demas Brian
Wicaksono
(pengurus PDI
Perjuangan
(PDI Perjuangan), Yuwono Pintadi
(anggota Partai Nasional Demokrat
(Nasdem), Fahrurrozi, Ibnu Rachman
Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono.
Para Pemohon ini mendalilkan Pasal
168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal
353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2)
huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d,
Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426
ayat (3) bertentangan dengan UUD
1945.
Dikutip dari laman MK, para
pemohon mendalilkan berlakunya
norma-norma pasal tersebut
yang berkenaan dengan sistem
pemilu proporsional berbasis suara
terbanyak (terbuka), telah bermakna
dibajak oleh caleg pragmatis yang
hanya bermodal popular dan menjual
diri tanpa ada ikatan ideologis
dan struktur partai politik, dan
tidak memiliki pengalaman dalam
217
EDISI
ARLEMENT
TH. 2023
P
4
4 PARLEMENTARIA EDISI 217 TH. 2023
ARIA
