Page 16 - MAJALAH 217
P. 16
SUMB ANG S ARAN
Mengkaji Penggunaan
Sistem Pemilu di
Indonesia
Perkembangan demokrasi Indonesia pasca reformasi
1998 mengalami banyak dinamika pasang surut.
Namun, jika dilihat sejauh ini banyak perkembangan
positif dalam sisi pelaksanaan demokrasi prosedural
(pemilu), walaupun masih banyak hal-hal yang perlu
Oleh:
Moch Edward Trias Pahlevi diperbaiki.
Koordinator Umum Komite
Independen Sadar Pemilu (KISP)
kepemilikan. Pada akhirnya banyak kemudian harus ada uang yang
pihak yang beranggapan bahwa diberikan kepada partai politik. Oleh
ejumlah perkembangan produk dari pemilu tidak menjamin sebab itu, banyak LSM kepemilikan
positif dari sisi kepemimpinan yang pro terhadap mendorong untuk menerapkan
pelaksanaan pemilu kepentingan, malah justru dijumpai sistem proposional terbuka. Namun,
di antaranya tumbuh banyaknya pejabat terpilih dari proses penggunaan sistem proposional
S suburnya partai politik pemilu tertangkap kasus korupsi. terbuka yang sudah diterapkan saat
dibandingkan zaman sebelum ini tidak juga lepas dari berbagai kritik.
reformasi, adanya aturan regulasi Menilik Penggunaan Sistem proposional terbuka
yang mendorong peran perempuan Sistem Pemilu Di dinilai oleh sebagian pihak dianggap
di ranah publik, penghapusan Indonesia seperti pertarungan yang liberal
perwakilan TNI-Polri di parlemen, atau pasar bebas. Siapa yang
diberikan ruang organisasi Sejarah munculnya penggunaan punya modal kuat, mereka yang
masyarakat sipil untuk ikut serta sistem proporsional daftar terbuka akan menang. Kemudian banyak
dalam pengawasan pemilu agar sebenarnya berangkat dari kritik- pengamat yang konsentrasi pada
pemilu dapat diamati banyak kritik yang dilontarkan oleh kalangan aspek pemilu dan demokrasi melihat
masyarakat yang bertujuan pada pegiat/aktivis demokrasi, akademisi, dengan pemilu yang sangat bebas
aspek transparansi, penguatan dan partai politik. Sistem proposional mengakibatkan pemimpin yang
kelembagaan penyelenggara pemilu daftar tertutup memiliki kelemahan terpilih tidak mengedepankan
yang mandiri, dan pelaksanaan seperti memilih kucing dalam sebuah kualitas namun karena isi
pemilu dilaksanakan secara periodik karung. Artinya, pemilih tidak bisa dompet dari kandidat. Selanjutnya
yakni 5 tahunan. mempengaruhi langsung keterpilihan sistem ini mengakibatkan terjadinya
Sementara itu, sejumlah temuan caleg. Selanjutnya kritik terhadap pertarungan di eksternal partai politik
masalah masih saja menghiasi sistem proposional daftar tertutup namun juga di internal partai politik.
perhelatan demokrasi prosedural dimana pemilih tidak memiliki Alhasil, partai tidak memiliki
(pemilu) di Indonesia. Seperti masih kemampuan untuk mengintervensi peran yang kuat untuk menentukan
dijumpai adanya praktik money politik keterpilihan caleg, disebabkan caleg kemenangan kandidat karena
(politik uang), adanya kecurangan yang mendapatkan restu oleh partai kemenangan seorang caleg
yang dilakukan oleh penyelenggara saja yang mendapatkan tiket ke diintervensi oleh suara terbanyak.
pemilu atau permasalahan etik parlemen Dampaknya, yang sering
yang menyangkut penyelenggara Sementara itu banyak tudingan diperbincangkan oleh banyak
pemilu, persoalan tidak netralnya terhadap sistem proporsional tertutup masyarakat ialah praktik politik uang.
ASN, maraknya politik dinasti, untuk mendapatkan restu partai Uang menjadi salah satu cara untuk
dan persoalan-persoalan teknis politik agar dapat duduk di parlemen, mendapatkan pundi-pundi suara di
16 PARLEMENTARIA EDISI 217 TH. 2023
