Page 19 - MAJALAH 217

PENG A W AS AN

antarfraksi, jelasnya, akan dilakukan
pembahasan lintas fraksi. Masing-
Tentunya, akan dimonitor masing fraksi akan memberikan
terus perkembangannya dan pandangan soal Perppu Ciptaker.
“Masing-masing fraksi sedang
karena ini sudah masa sidang melakukan pendalaman dan
masuk, teman-teman juga pembahasan. Setelah itu, tentu
bisa memantau di komisi akan ada pembahasan lintas fraksi.
Pada akhirnya, masing-masing akan
teknis perkembangan- memberikan pandangannya,” imbuh
perkembangan mengenai Saleh.
Saat ini, sejumlah pihak sedang
pembahasan Perppu tersebut. mengajukan permohonan gugatan
FOTO: KRESNO/NR terhadap Perppu Ciptaker ke
Sufmi Dasco Ahmad
Wakil Ketua DPR RI MK. Dalam surat permohonan
yang diterima MK 5 Januari 2022

DPR RI, Perppu Ciptaker akan dibahas
bersama-sama dengan kementerian
dan lembaga terkait. Sehingga, publik
tetap bisa ikut mengawasi. Kalau kita bicara
Sudah dilakukan rapat kerja
komisi terkait dengan Kementerian Perppu, DPR
Ketenagakerjaan. Tentunya, akan tidak punya hak
dimonitor terus perkembangannya untuk membahas
dan karena ini sudah masuk
masa sidang, teman-teman juga sebetulnya.
bisa memantau di komisi teknis Kita hanya bisa
perkembangan-perkembangan menolak atau
mengenai pembahasan Perppu
tersebut,” pungkas Dasco. menerima.
Masih Bergulir
Pada 11 Januari 2023 lalu,
Komisi IX DPR RI menggelar Charles Honoris FOTO: MUNCHEN/NR
rapat kerja dengan Kementerian Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Ketenagakerjaan RI membahas
Perppu Ciptaker. Menurut Wakil
Ketua Komisi IX DPR RI Charles diambil DPR RI tetap berdasarkan lalu, disebutkan para pemohon
Honoris, DPR hanya mempunyai pada kajian yang telah ditetapkan mengalami kerugian berupa
hak menentukan sikap keberadaan tahapannya oleh perundang- ketidakpastian hukum setelah Perppu
Perppu Ciptaker. “Kalau kita bicara undangan. “Nah, sekarang kita itu keluar.
Perppu, DPR tidak punya hak untuk tugasnya di parlemen adalah Akan tetapi, Perppu Ciptaker
membahas sebetulnya. Kita hanya menguji apakah layak Perppu itu disebut tetap sah dan mengikat
bisa menolak atau menerima,” kata untuk kita setujui atau tidak (menjadi setelah diumumkan pemerintah
Charles. undang-undang),” lugas Maman, kepada masyarakat. Oleh karena
Sepakat, Ketua Badan Legislasi sapaan akrabnya. itu, penentuan penetapan Perppu
(Baleg) DPR Supratman Andi Agtas Selain itu, Anggota Komisi IX Ciptaker berada di tangan DPR. Jika
menerangkan, DPR RI berada DPR RI Saleh Partaonan Daulay disetujui DPR, maka Perppu Ciptaker
pada posisi sebagai lembaga juga menambahkan bahwa kini tiap sah menjadi undang-undang. Namun,
yang menyetujui atau tidak atas fraksi di DPR RI sedang mendalami jika DPR menolak, maka pemerintah
terbitnya Perppu tersebut. Namun, sekaligus membahas Perppu wajib mencabut Perppu Ciptaker.
ia menjelaskan keputusan yang Ciptaker. Setelah pembahasan ts/mh

TH. 2023 EDISI 217 PARLEMENTARIA 19