Page 42 - MAJALAH 217

KUNKER
K OMISI V

Bantuan Perumahan

Untuk Wilayah Timur Indonesia

Wilayah Indonesia
bagian timur mendapat
perhatian dari Komisi
V DPR RI soal akses
pembangunan
perumahan yang layak
huni. Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
(PUPR) diserukan
agar adil membangun
perumahan layak
huni yang masif untuk
masyarakat di kawasan
timur Indonesia. FOTO: BUNGA/NR

Anggota Komisi V DPR RI Sudewo saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Kota Ambon.

nggota Komisi V DPR 2022 terkait Penanganan Kemiskinan sanitasinya,” ucapnya di Ambon.
RI Sudewo meminta Ekstrem (PKE) telah mengatur Ditegaskan politisi Partai Gerindra
Program Bantuan hal tersebut, namun hingga kini itu, Indonesia ini sangat luas, tidak
Stimulan Perumahan belum kunjung mendapat bantuan hanya Jawa, melainkan pedalaman
ASwadaya (BSPS) dari pemerintah, katanya Senin dan pulau terluar Indonesia. Jadi,
Kementerian Pekerjaan Umum dan (19/12/2022) lalu. membangun itu harus ada asas
Perumahan Rakyat (PUPR) harus “Kami lihat banyak rumah yang keadilan dan pemerataan. Jangan
adil hingga menjangkau wilayah kondisinya tidak layak huni. Inilah terkonsentrasi hanya di satu titik
timur Indonesia. Sehingga, BSPS ini yang seharusnya menjadi perhatian saja. Komisi V mendesak agar
dapat dirasakan kehadirannya bagi pemerintah pusat yang saat ini pembangunan rumah layak huni
Masyarakat Berpenghasilan Rendah sedang gencar memperhatikan di Indonesia timur tidak luput dari
(MBR) yang tidak hanya terkonsentrasi penanganan kondisi kemiskinan perencanaan anggaran untuk
di Pulau Jawa. ekstrem. Rumah-rumah yang ekstrem kementerian dan lembaga.
Sudewo menyorot program BSPS banyak berada di sini, dan sangat Masih menyorot Kementerian
ini di Desa Tulehu, Pulau Ambon, disayangkan Kementerian PUPR PUPR, kali ini bencana banjir
Maluku. Penghuninya telah bertahun- melalui Direktorat Jendral Perumahan yang menimpa warga Kabupaten
tahun menempati rumah yang tidak justru konsentrasinya di Pulau Serdang Bedagai, Sumatera Utara
layak huni. Sudewo menjelaskan, Jawa. Kami pikir perlu mendapat jadi perhatian Komisi V DPR saat
masyarakat di desa itu merupakan perhatian lebih, karena ini tidak berkunjung ke Sumut. Anggota
pengungsi dari dampak gempa sekadar menangani rumahnya tetapi Komisi V DPR RI Bob Andika Mamana
yang terjadi pada 2019 lalu. Padahal, juga menangani infrastrukturnya, Sitepu mendorong Kementerian
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun ketersediaan airnya, begitupun PUPR bergerak cepat menangani

42 PARLEMENTARIA EDISI 217 TH. 2023