Page 37 - MAJALAH 217

KUNKER
K OMISI II

Ia juga menyatakan, Komisi II DPR
akan melakukan komunikasi dengan
Kementerian Hukum dan HAM
mengenai apa yang menjadi kendala
dalam penegakkan hukum selama ini.
“Seperti yang diungkapkan oleh Polda
Kalsel, ketika mereka memanggil
seorang notaris maka notaris itu tidak
akan datang memenuhi panggilan
sebelum ada izin dari Ikatan Notaris
Indonesia. Ini menjadi kendala. Tadi
saya katakan agar pihak kepolisian
menggunakan saja pasal perintangan.
Jadi kita jangan berkutat di masalah FOTO: NADHEN/NR
izin dari organisasi,” tegasnya.
Selain itu, lanjut politisi Fraksi Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kota
PDI Perjuangan itu, yang juga Bandung.
menjadi kendala kepolisian adalah
masalah warkah tanah. Ketika terkait masalah pertanahan itu bisa Kunjungan Kerja Reses Komisi II
mereka meminta warkah tanah dilakukan dan dilaksanakan oleh DPR RI ke Kota Bandung, Jawa
tetapi warkah tersebut tidak ada. Menteri ATR BPN, maka sederhana Barat. Dalam kesempatan tersebut
“Inilah yang menjadi masalah selama saja langkahnya, benahi ke dalam, Komisi II mendapat paparan tentang
ini, sebab ketika warkah diminta, perbaiki sistemnya, komunikasi bagaimana reformasi birokrasi di
warkah tersebut tidak ada. Disamping dengan lembaga-lembaga lain yang instansinya.
masalah lain seperti terbitnya dua bisa mempercepat penuntasan “Secara umum inovasinya
sertifikat yang sama tetapi menunjuk masalah mafia tanah ini,” kata sudah bagus ya. Ada
obyek tanah yang salah. Padahal, Junimart. pendekatan-pendekatan
di obyek tanah tersebut telah terbit Sementara Anggota Komisi II digital, e-government yang memang
sertifikat jauh-jauh hari sebelumnya,” DPR RI Teddy Setiadi mengapresiasi sudah seharusnya karena tren
ucap Junimart. sistem digital government yang ke depan seperti itu,” ujarnya,
Ia menyampaikan, kendalanya dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Senin (19/12/2022) lalu. Lebih
ada di Permen Nomor 21 Tahun 2020 Barat. Ia menyatakan, sistem lanjut, Legislator Partai Keadilan
tentang Penyelesaian Sengketa tersebut patut dicontoh oleh Sejahtera (PKS) itu menjelaskan
Pertanahan. “Kalau memang berbagai instansi lain pemerintah. bahwa digitalisasi dalam layanan
semangat dari Presiden Joko Widodo Hal tersebut dia ungkapkan usai pemerintahan adalah sebuah
keniscayaan. Hal itu juga bisa
mempermudah masyarakat dalam
mengurus berbagai hal.
“Ini menjadi contoh buat
pemerintah dan yang lainnya. Supaya
nanti pelaksanaan digitalisasi atau
kaitan dengan e-government ini juga
semakin bagus, semakin efektif, dan
juga semakin efisien,” kata Teddy.
Pemprov Jabar pada tahun 2021
sudah berhasil melampaui target
Indeks Reformasi Birokrasi. Pemprov
Jabar mendapat nilai indeks 78,68
dalam kurun waktu 2018-2021. Salah
satu penunjang target itu adalah
FOTO: DEP/NR mudahnya akses layanan publik dan
digitalisasi layanan menjadi faktor
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan pendukungnya. ndn, dep/mh
Selatan.

TH. 2023 EDISI 217 PARLEMENTARIA 37