Page 36 - MAJALAH 217

KUNKER
K OMISI II

Memperhatikan Tenaga Honorer

tenaga honorer yang sudah berusia
sepuh. Menanggapi itu, Sekretaris
Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi
Jawa Barat (Pemprov Jabar), Setiawan
Wangsaatmaja menyatakan,
sepuhnya usia para tenaga honorer
itu yang membuat mereka kurang
paham dengan sistem tes daring
untuk ikut seleksi menjadi ASN.
Hal itu yang kemudian
menyulitkan para tenaga honorer
beralih menjadi ASN. Mereka tak
paham teknologi. Namun, Setiawan
mengungkapkan bahwa Pemprov
Jabar tidak habis akal. Para tenaga
honorer di lingkungan mereka
FOTO: NADHEN/NR dibuatkan simulasi tes online dengan
nama ASN Juara. Tes tersebut

tes online ASN. Setiawan berharap
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat mengikuti pertemuan Tim Kunker Reses Komisi II DPR RI ke Kota Bandung. dibuat semirip mungkin dengan
agar ke depan, para honorer,
Sekali lagi Komisi II DPR RI menyorot kembali nasib khususnya yang kurang paham
para tenaga honorer. Wakil Ketua Komisi II DPR teknologi, akan siap jika satu waktu
RI Saan Mustopa mendesak pemerintah segera ada tes untuk menjadi ASN.
Sementara di Kalimantan Selatan,
memberikan kepastian nasib bagi para tenaga delegasi Komisi II DPR RI menyorot
honorer. Berdasarkan Undang-Undang Aparatur soal mafia tanah. Wakil Ketua Komisi II
Sipil Negara (UU ASN) Nomor 5 Tahun 2014, DPR RI Junimart Girsang mengatakan,
persoalan mafia tanah memang
instansi pemerintah, baik pusat atau daerah tidak sudah terjadi di seluruh wilayah
diperbolehkan lagi merekrut tenaga honorer. Indonesia. Oleh karenanya, Komisi
II DPR meminta agar Menteri ATR/
BPN membuat satu sistem yang
baik dan terarah dalam mendukung
U tersebut juga apa nantinya status mereka itu eksistensi Satgas Mafia Tanah dalam
menyebutkan bahwa harus ada kejelasan,” ujarnya usai menjalankan tugas dan fungsinya.
pegawai pemerintah Kunjungan Kerja (Kunker) Reses “Kita sudah mendengar
hanya terdiri dari Komisi II DPR RI ke Kota Bandung, bahwa masalah mafia pertanahan
UPegawai Negeri Sipil Jawa Barat, Senin (19/12/2022) memang terjadi di mana-mana.
(PNS) dan Pegawai Pemerintah lampau. Oleh karena itu kami dari Komisi
dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Saan Komisi II sendiri, lanjut Saan, terus II akan tetap meminta kepada
berharap pemerintah menyelesaikan mengawal permasalahan tenaga Menteri ATR BPN supaya betul-
masalah tenaga honorer dengan honorer. Kunker kali ini menjadi betul membuat satu sistem, yakni
memperhatikan kesejahteraannya. salah satu realisasi mengawal kalau memang ada Satgas Mafia
Apalagi, banyak tenaga honorer yang permasalahan itu. Melalui Kunker Tanah maka harus dibuat satu
sudah mengabdi puluhan tahun ini, Komisi II banyak mendapatkan basecamp atau kantornya,” ungkap
untuk negara. informasi tentang permasalahan Junimart saat memimpin Tim
“Kita berharap yang non ASN itu tenaga honorer di Jawa Barat. Salah Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke
memiliki kepastian terkait dengan satu permasalahan tenaga honorer Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat
status masa depan mereka. Seperti di Jawa Barat adalah banyaknya (16/12/2022) silam.

36 PARLEMENTARIA EDISI 217 TH. 2023