Page 39 - MAJALAH 217
P. 39
KUNKER
K OMISI III
agar perkara-perkara yang ditangani
pengadilan tidak menumpuk.
Di DKI Jakarta tim Kunker Komisi
III DPR RI berkunjung ke Kantor
Wilayah Kemenkum HAM Provinsi
Jakarta. Ahmad Sahroni yang
memimpin delegasi ini memberikan
komitmen dan dukungan untuk
perbaikan dan solusi atas
permasalahan yang dihadapi Kantor
Wilayah Kemenkum HAM DKI
Jakarta.
“Saya berharap pelayanan
keimigrasian dan Divisi Pelayanan
Hukum dan HAM terus ditingkatkan
agar terwujud pelayanan terbaik
FOTO: SINGGIH/NR bagi masyarakat,” katanya di Kantor
Kemenkum HAM DKI Jakarta
penting yang turut diapresiasi, yaitu
Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat mengikuti Kunker Reses Komisi III DPR RI di Kantor Pengadilan Tinggi Kamis (15/12/2022) lampau. Hal
Bandung.
kerja Divisi Keimigrasian dan Divisi
Pelayanan Hukum dan HAM yang
harus kita sampaikan,” ujar Cucun Karena itu, menurutnya, anggaran berkinerja dengan baik dan minim
kepada Parlementaria, usai Rapat penyelesaian perkara ini perlu masalah.
Dengar Pendapat (RDP) dalam evaluasi. Biaya pendaftaran perkara Komisi III DPR RI juga
Kunjungan Kerja (Kunker) Reses selama ini hanya Rp10.000. Tentu mendengarkan permasalahan
Komisi III DPR RI dengan Pengadilan tidak cukup untuk menangani satu yang disampaikan satuan kerja di
Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi perkara di pengadilan dengan jumlah lingkungan Kanwil Kemenkum HAM
Agama Bandung, Pengadilan TUN perkara yang diselesaikan. Dikatakan DKI Jakarta. Menurut Sahroni, ada
Bandung, Pengadilan Militer II-09 Politisi PKB tersebut, hampir di semua beberapa permasalahan penting
Bandung, di Kantor Pengadilan Tinggi daerah di Indonesia anggaran perkara yang dipaparkan Kepala Kanwil
Bandung, Senin (19/12/2022) lalu. sangat minim. Perlu segera evaluasi Kemenkum HAM DKI Jakarta,
yaitu sumber daya manusia,
anggaran, serta sarana dan
prasarana.
Politisi Partai NasDem Dapil
DKI Jakarta III ini berharap, Kepala
Kanwil dan jajarannya dapat
menindaklanjuti pengaduan
masyarakat, baik terkait unit
pemasyarakatan maupun
imigrasi. Pelayanan publik
tegasnya, harus ditingkatkan untuk
meminimalisasi keluhan. “Hal
tersebut menjadi poin penting
evaluasi pelaksanaan tugas dan
fungsi Kanwil Kemenkum HAM DKI
Jakarta. Kami akan terus melakukan
pengawasan dan pemantauan
langsung ke UPT demi terwujudnya
FOTO: ANDRI/NR pelayanan terbaik kepada
masyarakat,” harapnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni saat memimpin pertemuan di Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. qq, skr, man/mh
TH. 2023 EDISI 217 PARLEMENTARIA 39
