Page 49 - MAJALAH 217
P. 49
KUNKER
K OMISI VIII
“Sudah menjadi bahan diskusi
di DPR mengenai bagaimana
peningkatan kualitas pendidikan
keagamaan supaya lebih
diperhatikan. Karena sejauh
ini anggarannya dibandingkan
di Kementerian Pendidikan
Kebudayaan masih sangat timpang.
Jadi, Komisi VIII DPR membuat
panja khusus, namanya Panja
Pendidikan Keagamaan. Itu salah
satu perjuangan kita adalah keadilan
anggaran, kualitas pendidikan,
dan pengajaran di pendidikan
FOTO: WILGA/NR keagamaan,” tuturnyanya, Sabtu
(17/12/2022) lampau.
Saat peninjauan tersebut,
Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis saat pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII di Palembang. terungkap bahwa sebagian
besar santriwan dan santriwati
menurut saya adalah suatu program kepada rakyat yang benar-benar mengeluhkan masih minimnya
yang sangat bagus yang diluncurkan membutuhkan. sarana prasarana pendidikan seperti
oleh Kementerian Sosial dan Sementara di Banda Aceh, laboratorium bahasa, fasilitas
masyarakat seharusnya merespon Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah kesehatan, faktor penunjang
itu dengan sebaik-baiknya,” jelas Pitaloka juga menyorot soal anggaran ekstrakurikuler, dan juga alokasi
John saat ditemui Parlementaria, dan kualitas pendidikan. Ia terus beasiswa yang sangat diharapkan
usai melakukan pertemuan memperjuangkan keadilan anggaran oleh para santriwan dan santriwati
di Palembang, Sumatera Selatan, dan kualitas pendidikan keagamaan tersebut.
Jumat (16/12/2022) lalu. melalui Panitia Kerja (Panitia Kerja) “Beasiswa masih lebih sedikit.
Namun demikian, John Pendidikan Keagamaan. Sebab, Belum adanya DAK (Dana Alokasi
mengingatkan pemerintah daerah menurutnya, masih ada ketimpangan Khusus) dari APBD bagi pengelolaan
untuk memperbaiki Data Terpadu kesejahteraan, baik secara angggaran, pondok pesantren, lalu tenaga
Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal infrastruktur, sarana-prasarana, dan pengajarnya yang kurang, data
ini agar bantuan yang diberikan juga tenaga pendidikan keagamaan di lembaga-lembaga pendidikan
bisa tepat sasaran dan tepat guna pondok pesantren. keagamaan yang masih belum
terserap semua,” ungkapnya. Diah
menilai, jika seluruh permasalahan
tersebut terdata secara rinci,
dimulai dari sertifikasinya, hingga
program inpassing-nya, maka tidak
menutup kemungkinan akan terjadi
peningkatan kualitasnya.
“Ini masih jadi PR. Termasuk
dalam penganggaran di APBN.
Kita tentu berharap ada penguatan
penganggaran, entah bagi
para siswa, atau bagi lembaga
pendidikan, atau pun bagi tenaga
pendidiknya dalam APBN kita. Jadi,
kita senang sekali kemarin Presiden
menyampaikan bahwa pendidikan
FOTO: NADYA/NR keagamaan bisa dalam format DAK
bantuannya dan kita berharap itu
Tim Kunker Komisi VIII DPR RI saat meninjau Pondok Pesantren atau Dayah Zuhrotul ‘Aziziyah di Banda Aceh. segera terealisasikan,” tuturnya.
rnm, we, ndy/mh
TH. 2023 EDISI 217 PARLEMENTARIA 49
