Page 53 - MAJALAH 217
P. 53

KUNKER
                                                                                        K OMISI X






                  yakni di Simeulue, Aceh Tengah
                  dan Sabang, dengan nilai masing
                  masing Rp10 miliar. Tidak hanya itu,
                  ia juga akan memperluas gedung
                  perpustakaan Subulussalam,
                  penyediaan perabot untuk
                  Subulussalam, Banda Aceh dan
                  Sabang, sarana TIK untuk Simeulue,
                  Subulussalam dan Banda Aceh,
                  bahan koleksi untuk Simeulue, Aceh
                  Tengah, Banda Aceh dan Sabang.
                     Masih di Aceh, Anggota Komisi
                  X DPR Sodik Mudjahid mendorong
                  realisasi pembentukan Panitia
                  Khusus (Pansus) untuk percepatan   FOTO: OJI/NR
                  penyelesaian guru honorer. Pansus
                  yang bersifat gabungan lintas     Anggota Komisi X DPR RI Sodik Mudjahid saat mengikuti Kunker Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Aceh.
                  komisi tersebut diperlukan untuk
                  memberikan solusi bagi persoalan   honorer selalu menjadi hambatan   para guru di Aceh baik yang sudah
                  yang terkesan telah berlarut-larut   karena pembiayaannya menjadi   menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
                  itu.                              tanggung jawab pemerintah        maupun pegawai honorer yang
                      “Kementerian Pemberdayaan     daerah. Sementara, Pendapatan    sedang proses menjadi PPPK.
                  Aparatur Negara dan Reformasi     Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya    “Di SMPN 6 Aceh, tadi saya
                  Birokrasi (Kemenpan RB), Bappenas,   terbatas karena terdampak pandemi   mendengar keluhan guru negeri. Ia
                  Menteri Keuangan, dan beberapa    Covid-19. Sebagaimana diberitakan,   asalnya adalah guru swasta yang
                  kementerian yang banyak tenaga    Kemenpan-RB meminta seluruh      diangkat menjadi pegawai negeri dan
                  honorernya seperti Kemendikbud,   pemerintah daerah di Indonesia   harus melepaskan sekolah lamanya.
                  Kemenkes, Kementerian Pertanian   menghapus tenaga honorer pada    Ini adalah masalah lama dan kita
                  pada tahun 2023 harus duduk       November 2023. Kebijakan ini untuk   sudah mendengar sebelumnya.
                  bersama, sehingga persoalan       menata sistem kepegawaian.       Kunjungan kali ini membuktikan
                  pegawai honorer menjadi Pegawai      Bagi daerah yang membutuhkan   bahwa hal semacam ini benar terjadi
                  Pemerintah dengan Perjanjian Kerja   tenaga tambahan bisa          di lapangan,” tukas legislator Dapil
                  (PPPK) cepat selesai, ulas Sodik,   menggunakan tenaga kerja dengan   Jawa Barat I ini.
                  Jumat (16/12/2022) lalu.          status outsourcing. Sodik juga       Di sisi lain, Sodik menilai
                      Sodik menilai masalah guru    menyoroti beberapa masukan dari   beberapa siswa yang ditemuinya
                                                                                     saat interaksi di SMPN 6 Banda
                                                                                     Aceh merasa nyaman dengan
                                                                                     program Merdeka Belajar, kegiatan
                                                                                     ekstrakurikuler juga dikembangkan.
                                                                                     “Program Merdeka Belajar ini juga
                                                                                     harus dijabarkan lagi petunjuk
                                                                                     pelaksanaannya, termasuk tentang
                                                                                     kompetensi dasar gurunya dan
                                                                                     ketersediaan waktu,” pungkasnya.
                                                                                         Sementara itu, Kepala Sekolah
                                                                                     SMPN 6 Banda Aceh, Syarifah
                                                                                     Nargis pada kesempatan tersebut
                                                                                     menyampaikan sarana dan prasarana
                                                                                     pendidikan yang memerlukan
                                                                                     perbaikan mengikuti kebutuhan
                  FOTO: OJI/NR                                                       dan perkembangan. Juga mengenai
                                                                                     beasiswa yang dikeluhkan masih

                  Anggota Komisi X DPR RI Sodik Mudjahid dalam saat mengikuti Kunker Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Aceh.   belum cukup.   ayu, oji/mh


                                                                                TH. 2023      EDISI 217      PARLEMENTARIA        53
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58