Page 51 - MAJALAH 217
P. 51
KUNKER
K OMISI IX
“Komisi IX DPR, hari ini
datang untuk melihat bagaimana
penyelesaian masalah dalam
tiga aspek yaitu kesehatan,
ketenagakerjaan, dan kependudukan.
Isu-isu penting, misalnya bagaimana
penanganan stunting di Sultra,
capaian kepesertaan JKN-KIS
dan BPJS Ketenagakerjaan, dan
progres peningkatan keahlian dan
pengentasan pengangguran,”
ungkapnya di Aula Merah Putih
Rumah Jabatan Gubernur Sultra, FOTO: ULFI/NR
Jumat (16/12/2022) lalu.
Komisi IX DPR berkomitmen terus
Ketua Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI Elva Hartati saat memimpin pertemuan di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara
mendorong pemerintah pusat agar Barat.
segera menyelesaikan sejumlah isu
krusial. Seperti masalah kurangnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
tenaga kesehatan, tingginya Mandalika. Padahal, menurutnya, KEK
angka stunting, rendahnya angka Perlu ada kolaborasi merupakan tempat pariwisata yang
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dengan Kementerian sering dikunjungi wisatawan lokal dan
kasus-kasus yang menimpa Kesehataan untuk asing.
Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan menjadi penunjang Politisi Fraksi PDI-Perjuangan
peningkatan kualitas SDM yang ada fasilitas kesehatan itu mengatakan bahwa perlu ada
di Sultra. lainnya yang masih kolaborasi dengan Kementerian
Sementara tim kunker Komisi IX belum ada. Maka, perlu Kesehataan untuk menjadi penunjang
yang berkunjung ke Nusa Tenggara bekerja sama dengan fasilitas kesehatan lainnya yang
Barat (NTB) ke Dinas Kesehatan BPJS Kesehatan dengan masih belum ada. Maka, perlu bekerja
NTB, Jumat (16/12/2022) lalu. membuat Memorandum sama dengan BPJS Kesehatan
Elva Hartati yang memimpin tim of Understanding (MoU). dengan membuat Memorandum
ini, menilai, Pemprov NTB kurang of Understanding (MoU). Sehingga,
memperhatikan fasilitas layanan proposal yang akan diajukan ke
kesehatan di rumah sakit yang berada Elva Hartati Kementerian Kesehatan akan dibawa
Anggota Komisi IX DPR RI
di rapat selanjutnya dengan Komisi
IX DPR RI. “Kita akan mendorong
bersama-sama untuk majunya
kesehatan di Indonesia,” jelasnya.
Selain itu, Elva juga menjelaskan
bahwa RS Mandalika masih berstatus
rumah sakit tipe C. Padahal, RS
tersebut berada di lokasi yang sangat
strategis, yaitu di kawasan Daerah
Pariwisata Super Prioritas (DPSP)
Mandalika yang menjadi etalase NTB
di mata dunia. Hal ini, menurutnya,
mesti lebih banyak diperhatikan
kembali rumah sakit yang berada
di daerah NTB. Sehingga, perhatian
pemerintah pusat tidak hanya di NTB
saja, melainkan juga di daerah-daerah
FOTO: RIZKI/NR yang ada di Indonesia khususnya
klinik dan Puskesmas yang terletak di
Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI saat foto bersama usai pertemuan di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi luar pulau, bahkan di ujung Indonesia.
Tenggara. mri, rr, upi/mh
TH. 2023 EDISI 217 PARLEMENTARIA 51