Page 57 - MAJALAH 217

SOR O T AN

Gunhar juga menyoroti terjadinya
bentrokan antara pekerja lokal
dengan pekerja asing baru-baru ini, Isu yang berkembang,
yang disebut-sebut berawal dari bentrokan antara
ketidakadilan terhadap pekerja lokal. pekerja lokal dengan
Permasalahan hubungan industrial
antara pekerja dengan perusahaan, pekerja asing, akibat
menurutnya, harus dievaluasi agar adanya ketidakadilan
perusahaan bisa beroperasi secara yang dialami pekerja
harmonis. lokal, seperti sistem
“Isu yang berkembang, bentrokan pengupahan dan
antara pekerja lokal dengan pekerja fasilitas.
asing, akibat adanya ketidakadilan
yang dialami pekerja lokal, seperti
sistem pengupahan dan fasilitas. Untuk Yulian Gunhar
Anggota Komisi VII DPR RI.
itulah, Komisi VII perlu melakukan FOTO: OJI/NR
evaluasi dan menyelesaikan

mendesak pemerintah mencabut izin
operasi smelter PT GNI, kemudian
Pemerintah harus dilakukan audit teknologi, bukan hanya
tegas dan adil terkait soal K3.
“Yang juga kita khawatirkan
menyikapi bentrok adalah pabrik ini mengadopsi sistem
berdarah ini. Hukum teknologi usang, komponen peralatan
harus ditegakkan agar yang berkualitas rendah, serta
semua pihak mendapat manajemen teknologi yang beresiko
keadilan sebagaimana tinggi dan membahayakan bagi
mestinya. pekerja dan masyarakat,” ujarnya.
Bila ini terbukti, lanjut Mulyanto,
FOTO: OJI/NR Mulyanto maka pihak manajemen PT GNI lalai
Anggota Komisi VII DPR RI.
menjamin keamanan dan keselamatan
kerja karyawan, karenanya pemerintah
perlu mempertimbangkan untuk
permasalahan hubungan industrial antarkaryawan yang akhirnya kembali mencabut izin usaha perusahaan
antara buruh dan pengusaha yang merenggut dua nyawa. tersebut secara permanen.
dianggap tidak harmonis itu,” katanya. Mulyanto menyebutkan, Sebelumnya, Komisi VII DPR RI
Sementara itu, Anggota Komisi pemerintah jangan menganggap dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
VII DPR RI, Mulyanto meminta remeh bentrok yang menewaskan Bambang Haryadi meninjau langsung
pemerintah mengevaluasi izin dua orang karyawan tersebut. Dia lokasi insiden kebakaran di pabrik
operasional PT GNI yang diresmikan menilai bisa jadi hal tersebut dipicu pengelolaan dan pemurnian (smelter)
oleh Presiden Joko Widodo pada oleh masalah yang lebih mendasar, pada awal Januari lalu.
27 Desember 2021 lalu. Bahkan, PT bukan semata-mata karena salah Bambang meminta PT GNI
GNI masuk dalam Proyek Strategis paham antarkelompok pekerja. bertanggung jawab terhadap korban,
Nasional (PSN) di bidang hilirisasi Apalagi bentrok ini terjadi setelah serta mendorong kementerian
mineral dan batu bara (minerba). terjadi insiden kebakaran dan mogok teknis terkait untuk melakukan audit
Belum setahun diresmikan, kerja pegawai. terhadap smelter tersebut. “Komisi
peristiwa yang memakan korban “Pemerintah harus tegas dan VII juga akan segera memanggil
jiwa terjadi di PT GNI. Pada Kamis 22 adil menyikapi bentrok berdarah semua pihak terkait untuk melakukan
Desember 2022, dua orang karyawan ini. Hukum harus ditegakkan agar pendalaman secara menyeluruh
tewas setelah terjebak kebakaran di semua pihak mendapat keadilan kejadian ini dan mengantisipasi agar
pabrik smelter 2 PT GNI. Kemudian sebagaimana mestinya,” kata tidak terjadi di smelter lainnya,” kata
pada 14 Januari 2022 terjadi bentrok Mulyanto. Oleh karena itu, ia Bambang. ann/mh

TH. 2023 EDISI 217 PARLEMENTARIA 57