Page 51 - MAJALAH 103

untuk menggantikan sekaligus
memperbarui UU Pokok Agraria
No 50 tahun 1960 yang sudah
tidak relevan lagi untuk mengatasi
masalah pertanahan di zaman
sekarang,” kata Hakam Naja.
Hakam Naja mengatakan, RUU
Pertanahan merupakan sebuah
peraturan teknis. Namun, tidak
banyak kepentingan politik di
situ. “Maka, pembahasan RUU
Pertanahan tersebut juga bisa lebih
cepat dibandingkan yang lain,”
ujarnya.

Menurut dia, dalam RUU Per­
tanahan akan dibahas dan diatur
cara penanganan terhadap seng­
keta tanah yang terjadi antara
masyarakat, badan usaha, instansi
pemerintahan, dan negara. “Dengan
maraknya konflik dan persengketaan
tanah di beberapa daerah, baik tentang HGU, dan pengaturan atau disewakan,” kata Hakam Naja.
ant ar a mas y ar ak at den gan nanti tidak cukup hanya dengan SK
perkebunan, pertambangan, atau menteri,” jelasnya. Sampai saat ini, Komisi II DPR
lembaga tertentu maka diperlukan kata Hakam Naja masih menunggu
undang­undang pertanahan sebagai “Karena bila hanya dengan SK siapa yang akan menjadi wakil
solusi untuk hal­hal seperti itu,” menteri, peraturan bisa menjadi pemerintah dalam pembahasan
katanya. sangat fleksibel. Kalau seorang RUU Pertanahan. “RUU Pertanahan
menteri bisa mengubah HGU sudah disahkan sebagai RUU usul
Selanjutnya, dia mengatakan hingga sebuah perusahaan dapat inisiatif DPR pada penutupan masa
UU Pertanahan itu nantinya dapat menguasai ratusan ribu hektar sidang lalu. Secara adminstratif
menjadi penghubung antara tanah, ini kan melanggar prinsip langsung dikirim kepada Presiden,
undang­undang sektoral yang keadilan,” lanjutnya. dan Presiden akan membalas surat
terkait dengan pertanahan, seperti untuk mengutus wakil­wakil dari
undang­undang tentang pertanian, Selain itu, dia menyampaikan pemerintah, biasanya kementerian
kehutanan, pertambangan, dan UU Per tanahan juga terkait terkait,” kata Hakam Naja.
tanah untuk pembangunan jalan. dengan pemanfaatan tanah bagi
kesejahteraan rakyat, dimana tanah­ Hakam mengatakan, RUU Per­
“Dalam hal ini UU Pertanahan tanah yang terlantar dan tidak tanahan sudah digodok oleh Komisi
berfungsi menjembatani antara dimanfaatkan akan dapat diambil alih II DPR sejak setahun lalu. Dalam
undang­undang sektoral yang oleh negara untuk diredistribusikan masa penggodokan itu, Komisi
satu dengan yang lain, tentunya kepada masyarakat, khususnya II DPR mengundang sejumlah
yang berhubungan dengan soal bagi para petani dan orang­orang pakar antara lain Kurnia Warman
pertanahan,” katanya. yang tidak mempunyai tanah untuk (Universitas Andalas) dan Arie
mendirikan tempat tinggal. Sukanti Hutagalung (Universitas
Politisi dari Partai Amanat Nasional Indonesia). Komisi II juga sudah
(PAN) menambahkan, dalam RUU Namun, dia mengatakan tanah meminta masukan dari LSM dan
Pertanahan yang sedang dirumuskan yang diberikan oleh negara aktivis. “Draf itu sudah dibongkar
itu, Komisi II DPR juga akan mengatur kepada masyarakat tersebut tidak sampai lima kali,” ujarnya.
mengenai jumlah luas tanah yang dapat dipindah tangan ataupun
akan diberikan dalam Hak Guna diperjualbelikan kembali. “Dalam RUU ini terdiri dari 15 Bab dan 100
Usaha suatu perusahaan dan posisi UU Pertanahan akan kami upayakan Pasal. Isi Bab RUU ini, di antaranya
masyarakat dalam hal itu. petani dan masyarakat dapat soal hubungan negara dengan
mengoptimalkan penggunaan masyarakat menyangkut tanah,
“Ini sedang kami coba rumuskan tanah. Jadi, masyarakat tidak lagi hukum adat, pendaftaran tanah,
dalam pembahasan RUU Pertanahan memiliki tanah pemberian negara dan perolehan tanah. (nt)
sehingga nanti ada kejelasan regulasi itu hanya untuk diperjualbelikan lagi

PARLEMENTARIA EDISI 103 TH. XLIII, 2013 51