Page 50 - MAJALAH 103

ada dalam membahas RUU, Ga­ Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR harapan konflik agraria bisa
mari mengatakan pembahasan Agun Gunanjar Sudarsa juga optimis terselesaikan secara komprehensif
RUU di tingkat Panja lebih cepat RUU Pertanahan mampu mendorong termasuk sengketa pertanahan yang
ketimbang di tingkat Pansus (Panitia reformasi agraria. Apalagi semangat masih banyak terjadi dari Sabang
Khusus). “Toh Panja juga terdiri reformasi agraria sudah menjadi sampai Merauke yang sampai hari
dari fraksi­fraksi di DPR. Bahkan amanat dalam UUD 1945 yang ini belum kunjung usai.
setiap pengambilan keputusan mengamanahkan untuk mengelola
di Panja juga harus berkonsultasi Sumber Dalam Alam (SDA) untuk “Ternyata ketidakselesaian itu
dengan fraksinya,” kata Gamari kemakmuran rakyat yang kemudian akibat arogansi dari UU yang
menjelaskan. diperkuat dengan diterbitkannya UU bersifat sektoral, sehingga kadang­
Pokok Agraria 1960 dan Tap MPR/ kadang Gubernur dan Bupati tidak
Ia beranggapan kehadiran UU XI/2001. bisa berbuat apa­apa, ditambah
Badan Pertanahan Nasional (BPN)
juga sudah lepas tidak lagi dalam
jangkauan kepala­kepala daerah,”
ujarnya.

“RUU Pertanahan
ini diharapkan bisa

menyelesaikan konflik
agraria, sengketa
pertanahan, diseluruh
Indonesia yang sampai

hari ini banyak tidak
terselesaikan,” kata Ketua
Komisi II DPR Agun Gunanjar

Sudarsa.

Sebagai bukti keseriusan Komisi II
DPR dalam merampungkan RUU ini
pihaknya mengaku bahwa Komisi II
DPR bekerja tanpa mengenal waktu
dengan harapan agar RUU ini segera
rampung. “Komisi di DPR yang paling
luar biasa adalah Komisi II DPR, tiada
hari tanpa aktifitas, hari Jumat dan
Sabtu pun kami tetap bekerja tanpa
Pertanahan nantinya bisa menjadi “RUU Pertanahan ini diharapkan lelah, kami mengapresiasi untuk
solusi bagi berbagai masalah bisa menyelesaikan konflik agraria, seluruh anggota Komisi II DPR atas
pertanahan di Indonesia. Di samping sengketa pertanahan, diseluruh kinerjanya dalam pembahasan RUU
itu, UU Pertanahan ini juga akan Indonesia yang sampai hari ini ini,” ujarnya.
menjadi pelengkap Undang Undang banyak tidak terselesaikan,” kata
Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sementara itu, Ketua Panitia
Agraria (UU PA). “UU Pertanahan Sudarsa di Gedung DPR, Jakarta, Kerja (Panja) RUU Pertanahan,
itu tidak akan menyimpang dari beberapa waktu lalu. Abdul Hakam Naja mengatakan
UU PA, justru kehadirannya untuk RUU tentang pertanahan ini me­
melengkapi dan menyempurnakan. Politisi dari Partai Golkar itu ru pakan RUU inisiatif DPR yang
Artinya UU Pertanahan itu lex memastikan bahwa Komisi II sudah dirumuskan sejak tahun
specialis yang mengatur soal DPR bertekad untuk secepatnya 2012. “RUU ini bila sudah menjadi
pertanahan,” katanya. menyelesaikan RUU ini dengan u n d a n g ­ u n d a n g b e r t u j u a n

50 PARLEMENTARIA EDISI 103 TH. XLIII, 2013