Page 45 - MAJALAH 103

LEGISLASI

DPD Dinilai Berlebihan

Terjemahkan Keputusan MK

Pada 27 Maret 2013 lalu, dalam sidang uji
materi Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan
permohonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
terhadap UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta UU Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (UU P3). Khususnya, pasal-

pasal soal lembaga yang berwenang mengajukan
sekaligus membahas suatu Rancangan Undang-
Undang (RUU).

ima kewenangan yang digu­ soal pemekaran daerah, pengelolaan ”Mahkamah menilai menempatkan
gat DPD, yaitu : DPD diberi­ sumber daya alam, dan sumber RUU dari DPD sebagai RUU usul
Lkan kewenang an dalam daya ekonomi lainnya serta yang DPD, kemudian dibahas oleh
mengajukan suatu RUU, DPD ikut berkaitan dengan perimbangan Badan Legislasi DPR dan menjadi
dalam pembahasan suatu RUU, RUU keuangan pusat dan daerah sesuai RUU dari DPR adalah ketentuan
Usul DPD tetap menjadi RUU Usul dengan pilihan dan kepentingan yang mereduksi kewenangan DPD
DPD walaupun telah dibahas di Ba­ DPD. untuk mengajukan RUU yang telah
dan Legislasi DPR RI, dan DPD ikut ditentukan dalam pasal 22D ayat (1)
memberikan keputus an, serta ket­ UUD 1945,” terang Akil.
erlibatan DPD dalam penyusunan
Program Legislasi Nasional (Proleg­ Atas putusan MK itu, kewenangan
nas). DPD untuk membahas RUU telah
diatur dengan tegas dalam pasal
Dalam amar putusannya, MK 22D ayat (2) UUD 1945. Penggunaan
meng ang gap UU MD3 dan UU frasa ”ikut membahas” dalam pasal
P3 mere duksi atau mengurangi 22D ayat (2) UUD 1945 disebabkan
kewenangan DPD soal kewenangan pasal 20 ayat (2) UUD 1945 telah
mengajukan RUU sebagaimana menentukan secara tegas bahwa
yang ditentukan UUD 1945. Dengan setiap RUU dibahas oleh DPR
demikian, dua undang­undang itu dan presiden untuk mendapat
harus dinyatakan inkonstitusional. persetujuan bersama.
’’Mengabulkan per mohonan untuk
sebagian,’’ kata Ketua MK, Mahfud Menurut Akil, pembahasan
M.D. saat membacakan putusan di RUU harus melibatkan DPD sejak
gedung MK. dimulai di tingkat I oleh komisi
Hakim MK M. Akil Mochtar meng­ atau panitia khusus DPR. Yaitu,
Dalil kewenangan konstitusional ata kan bahwa kata ”dapat” bisa sejak menyampaikan pengantar
DPD tentang pengajuan RUU, dimaknai juga sebagai hak dan musyawarah, mengajukan, dan
menurut MK, kata ”dapat” dalam kewenangan sehingga sama dengan membahas daftar inventaris
pasal 22D ayat (1) UUD 1945 hak dan kewenangan konstitusional masalah (DIM) serta menyampaikan
merupakan pilihan subjektif DPD presiden dalam pasal 5 ayat (1) pendapat mini sebagai tahap akhir
”untuk mengajukan” atau ”tidak UUD 1945. Dengan demikian, DPD dalam pembahasan di tingkat I.
mengajukan” RUU yang berkaitan mempunyai posisi dan kedudukan Selanjutnya, DPD menyampaikan
dengan otonomi daerah dan yang sama dengan DPR dan presiden pendapat pada pembahasan
hubungan pusat­daerah. Selain itu, dalam hal mengajukan RUU. tingkat II dalam rapat paripurna

PARLEMENTARIA EDISI 103 TH. XLIII, 2013 45