Page 47 - MAJALAH 103

negatif legislator, sedangkan di DPR DPR tidak perlu tergesa­gesa, tetap Konstitusi sendiri hanya mem­
adalah positif legislator. Artinya DPR saja harus dimasukan kedalam berikan tiga wewenang saja untuk
yang membentuk UU, dan MK yang mekanisme yang ada selama ini DPD, yaitu ikut memberikan
mencoret UU yang bertentangan, yaitu melalui mekanisme program pertimbangan APBN, ikut membahas
papar Bukhori. “Mestinya seperti legislasi nasional. UU yang berkaitan dengan otonomi
itu. Tidak kemudian mencoret daerah, perimbangan keuangan
lalu membuat. Ini kadang ­ “Apakah nanti di awal 2014 nanti daerah, dan sumber daya alam.
kadang melakukan dua hal yang kita akan melakukan perubahan Dan ketiga, adalah hal yang sama
bermasalah,” ujarnya. prolegnas atau kemudian sesegera sekali tidak dilakukan DPD, yaitu
mungkin lalu kita harus melakukan mengawasi pelaksanaan APBN di
Jadi sekali dan dirinya ingat perubahan terhadap prolegnas? daerah, papar Irmadi.
betul bahwa memang frame yang Saya berpandangan itu belum
dipakai MK dalam memutuskan uji menjadi suatu hajat yang sangat “Waktu kita melakukan aman­
materi UU MD3 itu adalah meng­ mendesak apalagi masih ada hajat­ demen dulu, itulah fungsi itulah
equalkan atau menyamakan, karena hajat yang lain misalnya yang harus yang paling penting. Mereka ada di
suasana menstarakan antara DPD diselesaikan dan lebih mendesak”, daerah bukan di Jakarta, itu yang
dengan DPR jika harus melalui imbuhnya. tidak mereka lakukan. Karena saya
mekanisme amandmen UU itu ikut pada saat amandemen itu,”
tidak memungkinkan. Satu­satunya Oleh karena itu yang perlu disele­ jelasnya.
melalui MK itulah. saikan, menurutny adalah RUU
yang ada didalam Program Legislasi
“Oleh karena itu, saya sepakat Nasional (Prolegnas) saja, seperti
dengan Ketua Baleg, bahwa RUU MD3 yang memang sedang
meskipun itu putusannya putusan dibahas Baleg. Adapun RUU yang
MK maka tentunya kita semua harus lain atau UU yang lain, menurutnya
tunduk pada UUD 1945. Jadi kalau tidak kemudiakan digesa­gesakan
putusan­putusan yang berakibat karena situasinya sendiri tidak
bertentangan dengan UUD, tidak kondusif, apalagi misalnya putusan
boleh diimplementasikan,” tegas MK itu didalam kesimpulan tidak
Bukhori. tertulis antara konsultasi DPR
dengan MK.
Oleh karena itu, dirinya ingin
bertanya, apa konsekuensi ketika “Pada akhirnya pun ketua MK
putusan­putusan MK itu tidak menyatakan “silakan diatur di DPR”.
segera DPR lakukan revisi terhadap Artinya sebenarnya serangan­
UU terkait?. serangan yang dilakukan dari
pimpinan fraksi cukup membuat MK
Jawabannya adalah ketika agak lumayan pula, putusan yang
keputusan MK itu tidak segera dianggap melanggar konstitusi,” Irmadi memaklumi bahwa Keputus­
dilakukan satu perubahan terhadap tandasnya. an MK sudah final. Ikut membahas
UU terkait itu, maka keputusan dalam pembahasan tingkat pertama
itu belum bisa dijalankan, tegas Baleg Diminta Tegas Terhadap dalam pembentukan UU, ok DPD
Bukhori. Usulan Yang Bukan Bidang DPD ikut. Tapi pada saat pengambilan
keputusan, DPD tidak ikut.
Ditegaskan Bukhori, Keputusan MK Sedangkan Irmadi Lubis, meminta
tidak bisa bersifat eksekusiable, tidak Baleg ersikap tegas terhadap usulan­ Pembahasan tingkat dua, me nu ­
bisa dieksekusi. “Dia merupakan usulan yang memang bukan bidang r ut nya, DPD boleh ikut dan dalam

suatu barang yang sebenarnya masih Dewan Perwakilan Daerah (DPD). sidang paripurna DPR pun demikian,
ada di langit, untuk bisa sampai Artinya dalam hal ini Pimpinan tapi untuk mengambil keputusan
bumi ya harus kemudian dituangkan Baleg harus tegas menyikapinya, DPD tidak berhak.

diformulasikan ke dalam RUU ini tidak boleh ada toleransi.
menurut aliran pembentukan UU “ Selama ini UU hasil Inisiatif DPD
kita,” terangnya. “Karena pada masa lalu pernah tidak diakui sebagai UU Usul DPD,
sedikit, karena rasa toleransi DPD usulan DPD menjadi lebur menjadi
Oleh karena itu, dirinya meman­ mengajukan RUU Protokol dan usul DPR. Setelah keputusan MK, UU
dang, DPR tidak serta merta dengan Keuangan Pejabat Negara. Kita harus Usulan DPD menjadi tetap RUU Usul
adanya keputusan itu seperti orang tegas, yang mana bidang yang telah Inisiatif DPD,” terang Irmadi.
yang kehilangan arah, semua RUU ditentukan oleh konstitusi,” kata
kemudian DPR ubah. Menurutnya politisi F­PDIP DPR RI ini. Tidak Untuk Basa Basi.

PARLEMENTARIA EDISI 103 TH. XLIII, 2013 47