Page 48 - MAJALAH 103

LEGISLASI

digariskan oleh konstitusi, pemberian peran itu menabrak
saya kira DPD juga tidak peran DPR, bahwa kewenangan
mau melakukan itu. Artinya membentuk Undang­Undang itu
perjuangan DPD juga bukan ada di DPR.
perjuangan yang membabi
buta,” tukasnya. Dalam UUD 1945 sendiri,
menurutnya dinyatakan DPD
Dirinya merasa senang, berwenang membahas. “Tetapi
jika ada teman­teman dari memutuskan dengan membahas
DPD yang ingin membahas itukan ada bedanya. Membahas
lebih serius suatu Undang­ itu artinya pada level perdebatan,
Undang, apalagi DPR argumentasi, pada level untuk
nantinya dibantu dengan mengusulkan pasal dan seterusnya,
sun t i k a n p e mi k i r a n ­ tetapi keputusan disitu sudah jelas
pemikiran yang bagus dari sekali adalah DPR,” tegasnya.
DPD. Merupakan suatu
komplestasi tersendiri, Hendrawan setu u, bahwa
j
kerajinan orang DPD dan dalam pembahasan posisi DPD
Berbeda dengan Anggota Baleg kerajinan orang DPR bisa diukur, setara dengan DPR dan Presiden,
lainnya, Hendrawan Supratikno, mana yang lebih rajin. seperti keputusan MK, bahwa
meny at akan keputus an MK DPD memiliki kesetaraan dengan
sebetulnya, spiritnya searah “Jadi keputusan MK terhadap pemerintah dan DPR dalam hal
dan sejalan dengan apa yang gugatan DPD , sejalan, karena pembahasan UU. Tetapi konstitusi
berkembang dalam pembahasan kami ingin jangan ada kesan dan juga menyatakan dengan tegas
Amandemen UU MD3 di Baleg. konsekuensi DPD hanya dilibatkan bahwa hak membentuk UU hanya
untuk basa­basi kelembagaan saja”, pada DPR dan Presiden.
“Jadi dalam rapat­rapat Baleg ujarnya.
itu, kami juga menyampaikan pan­ Kalau MK membuat rancu antara
dangan agar peran DPD tidak hanya Ia menyatakan dalam pembahasan membahas dengan memutuskan,
peran yang sifatnya ornamental, suatu Undang­Undang di DPR, itu inkonstitusional, tapi dirinya
marjinalis, atau peran pinggiran menampung masukan­masukan dari yakin MK sudah melakukan
yang menimbulkan kesan dan juga berbagai pihak, teknis keterlibatan deleberasi, membuat pertimbangan­
konsekuensi seakan­akan DPD DPD sendiri akan dibicarakan secara pertimbangan yang seksama.
sekedar hanya pajangan. Pelibatan proporsional dan lebih spesifik oleh Sembilan hakim di MK menjadi
DPD hanya bentuk basa­basi, kepura­ Baleg. pengawal konstitusi. Dia tidak yakin
puraan hubungan antar lembaga. hakim di MK merancukan anatar hak
Tidak seperti itu”, kata Hendrawan Tapi masukan DPD dalam pem­ membahas dan hak memutuskan.
kepada Parlementaria. bahasan suatu Undang­Undang,
kata Hendrawan, tidak sama seperti “Mengajukan dan Membahas,
Menurutnya, pada saat menyam­ masukan dari elemen masyarakat. it’s ok, nanti akan dibicarakan.
paikan pandangan di Baleg, Fraksi DPD tidak bisa disamakan dengan Pembahasan kan penting sekali, hasil
PDI Perjuangan dan Baleg secara masyarakat. DPD mewakili arus akhir adalah produk pembahasan,
umum bersedia untuk memberi besar kepentingan yang harus keputusan produk dari pembahasan,
porsi peran yang lebih proporsional ditampung juga. kalau sudah terlibat dalam
untuk DPD. Sehingga, kata dia, pembahasan kan sebenarnya sudah
keputusan MK sejalan dengan spirit “Tapi saya kira nanti kita akan sangat mempengaruhi produk akhir
pembahasan di Baleg. mem buat suatu langkah atau seperti apa yang diinginkan”, papar
kesepakatan, dan konsekuensi Anggota Komisi VI DPR RI ini.
Tapi, kata Hendrawan, ketika spirit keputusan MK akan dijabarkan dalam
diterjemahkan menjadi norma­ peraturan bersama,” terangnya. “ Tetapi konstitusi memang
norma yang mengikat harus betul­ menegaskan, bahwa kewenangan
betul dicermati agar peran DPD Hendrawan mengakui, memang untuk memutuskan di DPR. Seluruh
betul­betul proporsional sesuai muncul wacana di Baleg, bahwa fraksi saya rasa setuju, mereka tidak
dengan struktur dan pembagian nanti dalam tingkat Panitia Kerja akan ada yang menentang hasil
peran kelembagaan antar lembaga ada satu kelompok teman­teman keputusan MK. Tidak perlu ada

negara. dari anggota DPD. Tapi sekali lagi, kekhawatiran DPR sedang dikebiri
pembicaraan yang lebih spesifik atau dilucuti kewenangannya tidak
“Saya kira DPD juga tidak me­ akan ditindak lanjuti. Karena seperti itu,” tambahnya lagi. (sc)
nun tut melebihi dari apa yang menurutnya juga jangan sampai

48 PARLEMENTARIA EDISI 103 TH. XLIII, 2013