Page 5 - MAJALAH 212

percaya pemerintah menyiapkan
segala mitigasi risiko berbagai
tantangan ke depan dan dituangkan
dengan cukup komprehensif pada
nota keuangan RAPBN 2023,”
tandas politisi PDI Perjuangan ini.
Parlementaria juga meminta
komentar Anggota Komisi VII DPR
RI untuk melihat sektor energi
dalam RAPBN 2023. Rofik Hananto
yang dimintai komentarnya via
Whatsapp, menilai, asumsi lifting
minyak sebesar 660.000 barel per
hari dan gas bumi sebesar 1,05 juta
barel setara minyak per hari ini lebih
ke business as usual. Kebetulan tren
produksi migas Indonesia selama
beberapa tahun terakhir semakin
menurun. Ia mengingatkan bahwa
target APBN untuk minyak selalu
luput dari target yang ditetapkan.
“Pemerintah seakan belum
berbuat banyak untuk menaikkan
lifting minyak ini. Sementara lifting
gas memang relatif lebih stabil,
namun kalau upaya mencari sumber “Kasihan itu Pertamina dan PLN
cadangan migas baru tidak gencar yang selama ini menanggung arus
dilakukan, kedua lifting migas ini kompensasi dari tahun-tahun kas yang berat karena keterlambatan
akan terus menurun,” pandang sebelumnya. Jadi, anggran subsidi pemerintah membayar dana
politisi PKS tersebut. Sementara itu, itu bukan berupa alokasi subsidi kompensasi,” ungkap legislator dapil
mengomentari anggaran subsidi saja. Sebetulnya alokasi subsidi dari Jateng VII ini. Rofik juga menguraikan,
sebesar Rp502 triliun dalam RAPBN sebagian anggaran Rp502 triliun itu pemerintah sendiri pada 2023 ini
2023, ia mengatakan, sebagian untuk antisipasi asumsi ICP yang naik masih akan tetap memberikan subsidi
besar anggaran tersebut untuk menjadi USD 100 per barel. Bila saja energi dan kompensasi BBM, listrik,
membayar utang pemerintah pemerintah konsisten membayar dan LPG 3 kg sebesar Rp336,7 triliun
kepada Pertamina dan PLN. dana kompensasi sesuai tahun yang terdiri dari subsidi sebesar
Pembayaran kepada Pertamina anggarannya, mungkin anggaran Rp210,7 triliun dan dana kompensasi
dan PLN itu merupakan dana subsidi tidak sebesar sekarang. Rp126,0 triliun. lmh/es

TH. 2022 EDISI 212 PARLEMENTARIA
TH. 2022 E DISI 212 P ARLEMENT ARIA 5 5