Page 9 - MAJALAH 212

LAPORAN UT AMA

tersebut mayoritas digunakan untuk “Memang anggaran subsidi kita
menyubsidi sektor energi. sangat besar, yaitu Rp502 triliun.
Legislator dapil Jateng VII itu Namun, bukan tidak mungkin
menjelaskan, sebetulnya angka anggaran ini kembali membesar
subsidi ini untuk antisipasi asumsi apabila pemerintah tidak dapat
ICP yang naik menjadi 100 dollar AS mengawasi pendistribusiannya,”
per barel. Selaiin itu, angka subsidi kata politisi Partai Demokrat itu. Di
juga digunakan untuk membayar sinilah urgen bagi pemerintah untuk
utang pemerintah kepada Pertamina fokus pada revisi Perpres BBM, agar
dan PLN. Pembayaran kepada subsidi jatuh kepada masyarakat yang
Pertamina dan PLN itu merupakan berhak.
dana kompensasi dari tahun-tahun Saat ini, lanjut Sartono, masyarakat
sebelumnya. Jadi, anggaran subsidi sudah merasakan lonjakan harga
itu bukan berupa alokasi subsidi saja. pangan dan energi yang sangat
“Sebetulnya alokasi subsidi dari tinggi. Saat yang sama ekonomi
sebagian anggaran Rp502 triliun itu masyarakat baru berangsur membaiki
untuk antisipasi asumsi ICP yang naik dari pengaruh pandemi Covid-19.
menjadi 100 dollar AS per barel. Bila kenaikan harga BBM Dalam pidato RAPBN 2023, Presiden
saja pemerintah konsisten membayar tak mengusulkan kenaikan BBM
dana kompensasi sesuai tahun akan menyebabkan subsidi.
anggarannya, mungkin anggaran harga-harga barang “Sudah seharusnya pemerintah
subsidi tidak sebesar sekarang. lainnya meningkat tidak menaikan harga BBM subsidi
Kasihan itu Pertamina dan PLN yang dan fokus merevisi Perpres
selama ini menanggung arus kas dan masyarakat yang No.191/2014 tentang Penyediaan,
yang berat karena keterlambatan perekonomiannya Pendistribusian, dan Harga Eceran
pemerintah membayar dana diharapkan bisa stabil BBM, sehingga subsidi yang
kompensasi,” ungkap Rofik. dikeluarkan menjadi tepat sasaran,”
Lebih lanjut Rofik juga oleh pemerintah tandasnya.
menguraikan, pemerintah sendiri menjadi bergelombang Pemerintah, lanjut legislator dapil
pada 2023 nanti masih akan kembali. Jatim VII itu, harus mengatur skala
memberikan subsidi energi dan prioritas dalam melaksanakan proyek
kompensasi BBM, listrik, dan LPG Sartono Hutomo pembangunan. Menurut Sartono,
3 kg sebesar Rp336,7 triliun yang Anggota Komisi VII DPR RI pemerintah sebaiknya menunda
terdiri dari subsidi sebesar Rp210,7 sejumlah proyek yang menggunakan
triliun dan dana kompensasi Rp126,0 anggaran besar dan mengalokasikan
triliun. Besaran angka itu wajar untuk 90 dollar AS per barel. Terjadi anggaran tersebut untuk subsidi
mengantisipasi fluktuasi harga energi penurunan sebesar 30 persen maupun program yang dapat
yang akan meningkat di tahun 2023 selama dua bulan terakhir. Bahkan membantu peningkatan ekonomi
seiring peningkatan permintaan ini sudah di bawah harga minyak masyarakat.
energi karena pulihnya ekonom dunia mentah sebelum perang Rusia- “Konflik Rusia-Ukraina membuat
dari pandemi. Ukraina. Jadi kelak tidak ada alasan harga minyak dan gas bumi semakin
“Asumsi ICP di APBN 2022 juga bagi Presiden untuk menaikkan melambung. Harga minyak yang
sudah direvisi menjadi 100 dollar BBM,” tukasnya. tinggi ini membuat inflasi juga
AS per barel sebagai antisipasi atas Anggota Komisi VII DPR melonjak. Indonesia memang negara
kenaikan komoditi energi di pasar lainnya, Sartono Hutomo yang juga penghasil migas, namun lapangan
dunia yang memang kondisinya dihubungi via Whatsapp usai pidato migas kita sudah sangat tua, dan
secara ekonomi maupun geopolitik presiden, melihat, dana subsidi yang memiliki penurunan tingkat produksi
sangat memengaruhi harga energi. digelontorkan pemerintah sebesar yang besar. Oleh karena itu, transisi
Kesepakatan tambahan ini yang Rp502 triliun mayoritas memang energi dengan menggunakan
sudah ditetapkan oleh pemerintah digunakan untuk menyubsidi sektor energi terbarukan menjadi solusi
dan disetujui DPR. Apalagi, kondisi energi. Pemerintah diimbau lebih yang tepat, agar Indonesia tidak
saat ini harga minyak mentah di pasar ketat mengawasi barang subsidi yang bergantung dengan energi fosil,”
dunia sudah mulai turun, sekitar sudah dianggarakan dalam APBN. tutup Sartono. lmh/es

TH. 2022 EDISI 212 PARLEMENTARIA 9