Page 11 - MAJALAH 212

LAPORAN UT AMA

Sisi Terang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama
DPR RI dan DPD RI dalam Rangka
HUT ke-77 RI di Gedung Nusantara,
Penegakan Hukum Senayan, Jakarta beberapa waktu
lalu.
Optimisme penegakan hukum
akan berlanjut di 2023 ini terlihat dari
capaian positif yang telah dibangun
Ada keoptimisan dari sisi penegakan hukum di pada 2021. Hal itu tercermin dari
tahun 2023. Sebab, beberapa kasus besar yang Skor Indeks Persepsi Korupsi dari
menjadi sorotan publik belakangan ini, direspon Transparansi Internasional, yang
naik dari 37 menjadi 38 di tahun
serius oleh pemerintah. Misalnya, kasus korupsi 2021. Indeks Perilaku Anti Korupsi
besar di Jiwasraya, Asabri, hingga Garuda Indonesia dari BPS juga meningkat, dari 3,88
berhasil dibongkar. Bahkan, kasus terkini di institusi ke 3,93 di tahun 2022. Penyelesaian
pelanggaran HAM berat masa lalu,
Kepolisian RI perlahan diungkap secara transparan. juga terus menjadi perhatian serius
Pemerintah.
“RUU Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi sedang dalam proses
pembahasan. Tindak lanjut atas
temuan Komnas HAM masih terus
“KEAMANAN, berjalan. Keppres Pembentukan
ketertiban Tim Penyelesaian Non-Yudisial
sosial, dan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
stabilitas politik telah saya tanda tangani,” tegas
adalah kunci. Jokowi.
Rasa aman dan Hal inilah yang direspon positif
rasa keadilan oleh Anggota Komisi III DPR RI Taufik
harus dijamin Basari. Pihaknya bersama pimpinan
oleh negara, dan anggota Komisi III DPR RI lainnya
khususnya oleh aparat penegak tentu akan terus mengawal dan
hukum dan lembaga peradilan,” mempertanyakan kembali tentang
ujar Presiden Jokowi dalam Sidang komitmen pemerintah tersebut.
“Saya sampaikan di berbagai
kesempatan, termasuk kepada
Jaksa agung dan Komnas HAM
bahwa penuntasan pelanggaran
HAM masa lalu adalah janji presiden
Anggota Komisi III DPR RI
Taufik Basari. yang tertuang secara eksplisit dalam
Nawacita jilid pertama yang harus
dituntaskan Presiden, sebelum
selesainya masa kepemimpinan
beliau, tahun 2024 mendatang,”
ungkap Taufik
Meski demikian, menurut Politisi
dari Fraksi NasDem ini, yang paling
penting dari semua itu adalah, jangan
sampai komitmen penyelesaian kasus
HAM hanya formalitas semata. Serta
jangan sampai penyelesaian yang tidak
berkeadilan, dan penyelesaian yang
meninggalkan hak-hak korban. lrdn/es
FOTO: ANDRI/MAN

TH. 2022 EDISI 212 PARLEMENTARIA 11