Page 16 - MAJALAH 212

LAPORAN UT AMA

Angka Kemiskinan

Harus Diturunkan

“Desain APBN 2023 harus senantiasa Waspada, kisaran 7,5-8,5 persen dan tingkat
Antisipatif, dan Responsif terhadap berbagai ketimpangan atau rasio gini 0,375-
0,378 dan pertumbuhan ekonomi
kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis ditargetkan pada level 5,3 persen.
dan berpotensi menimbulkan gejolak” Politisi fraksi Partai Golkar ini
menilai target tersebut cukup
ideal meski di tengah tingkat
ketidakpastian perekonomian global
ARSITEKTUR kondisi existing hari ini, dalam konteks yang tinggi, target tersebut memiliki
fiskal tahun nanti kita bicara soal tahun depan,”
2023 sudah Jelas Politisi Partai Golkar ini.
dirancang untuk Ace menilai program
memperkokoh perlindungan sosial harus
fondasi menjadi perhatian serius
perekonomian oleh pemerintah
dalam dalam konteks
menghadapi pemuliha ekonomi
berbagai tantangan. Maka kebijakan nasional. Diketahui
fiskal tahun 2023 diarahkan pemerintah sendiri
untuk mendukung peningkatan mematok target
produktivitas untuk transformasi penurunan angka
ekonomi yang inklusif dan kemiskinan pada
berkelanjutan.
Berbagai strategi yang menjadi
fokus APBN 2023 juga dipaparkan
oleh Presiden Joko Widodo dalam
pidato penyampaian RAPBN
2023 (16/8). Satu diantaranya
adalah penguatan kualitas SDM Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI
unggul yang produktif, inovatif, dan Ace Hasan Syadzily.
berdaya saing melalui peningkatan
kualitas pendidikan dan sistem
serta akselerasi reformasi sistem
perlindungan sosial.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR
RI Ace Hasan Syadzily kepada
Parlementaria mengungkapkan,
program pemerintah dalam APBD
2023 harus bisa menurunkan angka
kemiskinan di Indonesia.
“Gara-gara Covid, kemiskinan
kita naik. Nah sekarang kondisinya
sudah mulai pulih. Sekarang
persentasenya berapa. Ini semua
harus didasarkan pada yang
menjadi kebutuhan kita dan
FOTO: JAKA/MAN]

16 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022