Page 17 - MAJALAH 212

LAPORAN UT AMA

deviasi baik ke bawah maupun ke triliun. Berdasarkan temuan BPK pada keefektifitasan programnya.
atas yang cukup lebar. seperti yang tertuang dalam Ikhtisar Di sisi belanja, Sesuai dengan
“Saya kira perlindungan sosial Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) apa yang disampaikan Presiden
ini menjadi sangat penting untuk II Tahun 2021 ada tiga jenis bansos, Joko Widodo, reformasi harus
mendapatkan sorotan karena yakni Program Keluarga Harapan dijalankan dengan peningkatan
pemulihan ekonomi harus dibarengi (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai kualitas belanja yang ditempuh
juga dengan kinerja konsumsi (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai melalui pengendalian belanja yang
masyarakat di level yang paling (BST) yang diberikan kepada lebih efisien, lebih produktif, dan
mikro. Salah satunya adalah belanja masyarakat yang belum terdaftar menghasilkan multiplier effects yang
perlindungan sosial, tentu selain dalam DTKS, dan ada yang meninggal kuat terhadap perekonomian, serta
untuk memberikan semacam social dunia. efektif untuk mendukung program-
safety net agar terpenuhi kebutuhan “Semua (DTKS) harus diperbarui, program pembangunan prioritas
dasarnya, juga akan menjadi dengan cara sistemnya diperbaiki dan peningkatan kesejahteraan
pergerakan ekonomi pada level secara total, agar programnya bisa masyarakat.
mikro,” papar legislator dari dapil berjalan secara tepat dan akurat. Dan “Kalau pemerintah konsisten
Jawa Barat II itu. mesti diingat, DTKS ini bukan hanya dengan program-program
Untuk mendukung program untuk kepentingan Kementerian perlindungan sosial, disertai dengan
tersebut berjalan dengan baik, Sosial, tapi itu juga digunakan untuk adanya penyertaan program Kredit
Ace mendesak pemerintah untuk kepentingan BPJS, subsidi listrik, dan Usaha Rakyat (KUR) dengan baik
menyusun program secara terukur masih banyak lagi.” jelas Ace. dan merata, maka target pemerintah
sehingga mampu menurunkan angka Ketidakakuratan DTKS bukan untuk menurunkan angka kemiskinan
kemiskinan akibat pandemi Covid-19. hanya terjadi di satu daerah, di angka tujuh persen bisa saja
Menurutnya, program ini juga harus melainkan di seluruh Indonesia. Di tercapai. Tapi masalahnya harus
dibarengi dengan adanya pembaruan dalam program pemerintah, ada 10 dikembalikan ke efektifitas program-
data penerima manfaat yang akurat. juta keluarga kategori miskin yang program bantuan sosial tersebut,”
“Data penerima bantuan ini harus dibantu pemerintah yang Jelas Ace
harus betul-betul dipastikan dan disebutkan PKH. Setiap tahunnya Inovasi di sisi pembiayaan juga
tepat sasaran. Dan tentu pidato data selalu berubah, baik karena harus difokuskan untuk mendorong
presiden ini harus ditindak lanjuti kematian atau sudah tidak lagi miskin. pembiayaan yang fleksibel dengan
oleh Menteri Sosial. Tanpa akurasi Tetapi verifikasi dan validasi data tidak kehati-hatian melalui Kerja Sama
data program perlindungan sosial masuk di dalam perubahan data, Pemerintah dan Badan Usaha
itu tidak akan mempunyai efek yang sehingga menjadi permasalahan. (KPBU) yang lebih terintegrasi dalam
besar bagi upaya perlindungan sosial Kedepan, menurut Ace pembiayaan infrastruktur, penguatan
masyarakat,” papar Ace. tantangan dalam realiasisi program peran Lembaga Pengelola Investasi,
kesejahteraan sosial akan terus serta pendalaman pasar obligasi
Mutakhirkan DTKS bertambah, terlebih ada wacana negara.
bahwa bantuan sosial akan dialihkan Diakhir, Ace berharap apa yang
Sebelumnya, Pada Senin (6/6) menjadi dana tunai yang diserahkan disampaikan Presiden Joko Widodo
Komisi VIII DPR RI meminta Menteri langsung pada rakyat. dalam pidatonya bisa direalisasikan
Sosial RI Tri Rismaharini beserta “Terkait wacana bansos dana oleh kementerian terkait sehingga
jajarannya untuk secara terus- tunai, harus ada mekanisme ataupun target penuntasan kemiskinan,
menerus memutakhirkan Data sistem yang mengawasi agar pemenuhan kebutuhan masyarakat,
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bantuan yang diberikan betul-betul dan kebijakan-kebijakan yang
dan menjadi rujukan bagi semua dibelanjakan ataupun digunakan berorientasi pada kesejahteraan
program bantuan sosial (bansos). untuk kerpeluan dasar, seperti beras rakyat bisa dilaksanakan dengan
Pasalnya banyak permasalahan dan sembako. Kembali lagi, harus sebaik-baiknya.
yang dinilai perlu diperbaiki dari diawasi agar tepat sasaran,” tambah “Tentu kami (Komisi VIII DPR
DTKS agar penyaluran bansos tepat Ace. RI), akan terus mengawal dan
sasaran. Terlepas dari semuanya, Ace memantau, serta memastikan
Apalagi temuan Badan optimis bahwa dengan RAPBN 2023 program sosial itu berjalan
Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal yang ada sekarang pemerintah bisa efektif, tepat sasaran, dan dapat
bantuan sosial (bansos) yang tidak menurunkan angka kemiskinan di meningkatkan angka penurunan
tepat sasaran mencapai Rp6,9 angka tujuh persen dengan fokus kemiskinan,” tutup Ace. lwe/es

TH. 2022 EDISI 212 PARLEMENTARIA 17