Page 22 - MAJALAH 212

ANGGARAN

APBN 2023, Instrumen

Kesejahteraan Rakyat

DPR berharap Pemerintah menyusun APBN 2023
secara cermat, efektif dan efisien mengingat
begitu berat dan banyaknya tugas yang akan
dilaksanakan melalui instrumen APBN. Dalam
ruang fiskal yang terbatas, kata Puan, konsolidasi
fiskal APBN 2023 kembali membatasi besaran
defisit pada nilai 3 persen dari PDB.

etua DPR RI Puan
Maharani menerima
Pengantar RUU tentang pendapatan perpajakan
Anggaran Pendapatan sebesar 9,3 persen PDB
K dan Belanja Negara hingga 10 persen PDB.
(APBN) Tahun Anggaran 2023 beserta Lalu belanja negara
Nota Keuangannya dari Presiden sebesar 13,8 persen PDB
Joko Widodo (Jokowi) pada paripurna hingga 15,1 persen PDB,
pembukaan masa sidang I Tahun serta defisit berada pada
Sidang 2022-2023 (16/8). Puan besaran 2,61 persen PDB
berharap, pelaksanaan APBN 2023 hingga 2,85 persen PDB.
dilaksanakan secara cermat dan Sementara Arah kebijakan fiskal pendapatan negara, peningkatan
efektif. akan difokuskan pada penguatan belanja khususnya subsidi, serta
Di hadapan para wakil rakyat, kualitas Sumber Daya Manusia pembiayaan defisit melalui SBN.
Presiden Jokowi menyampaikan (SDM), percepatan pembangunan Mulai dari dinamika global,
tema Rencana Kerja Pemerintah infrastruktur, penguatan reformasi konflik geopolitik, perkembangan
pada Tahun 2023 yakni ‘Peningkatan birokrasi, revitalisasi industri, dan kebijakan moneter global, stagflasi,
produktivitas untuk transformasi pembangunan ekonomi hijau. Puan perkembangan harga komoditas
ekonomi yang inklusif dan pun memberi catatan mengenai strategis seperti minyak bumi,
berkelanjutan’. rencana kerja Pemerintah dan arah kerentanan produksi pangan global,
“Pada masa sidang sebelumnya, kebijakan fiskal tersebut. dan lain sebagainya.
DPR RI bersama Pemerintah telah “Pemerintah agar telah “APBN 2023 ini merupakan
melakukan pembahasan Kebijakan mengantisipasi berbagai faktor konsolidasi APBN kembali kepada
Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok global dan nasional yang dapat defisit di bawah 3 persen PDB.
Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) APBN memberikan tekanan kepada Sehingga menempatkan Pemerintah
Tahun Anggaran 2023,” kata Puan. kemampuan keuangan negara dalam untuk dapat melakukan usaha terbaik
Lewat pembahasan tersebut, melaksanakan APBN pada tahun dalam mengoptimalkan penerimaan
asumsi makro pertumbuhan ekonomi 2023,” ucap perempuan pertama negara, pilihan prioritas belanja, dan
nasional berada pada kisaran 5,3 yang menjabat sebagai Ketua DPR ruang pembiayaan yang semakin
persen hingga 5,9 persen dan laju RI itu. terbatas,” tutur Puan.
inflasi pada kisaran 2 persen hingga Menurut Puan, APBN 2023 perlu Dalam mendorong pertumbuhan
4 persen. Kemudian pendapatan mengantisipasi berbagai hal yang ekonomi, setiap kementeria dan
negara diperkirakan berada dapat mempengaruhi kebijakan lembaga diminta ikut berkontribusi
pada besaran 11,19 persen PDB fiskal APBN dan ketahanan APBN. melalui upaya, kebijakan dan program
hingga 12,24 persen PDB, dengan Khususnya yang berkaitan dengan yang dapat memberikan nilai tambah

22 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022