Page 23 - MAJALAH 212

ANGGARAN

ekonomi nasional. Puan juga berharap
Pemerintah dapat mengoptimalkan
penerimaan negara melalui
implementasi Undang-Undang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
“Sehingga dapat meningkatkan
tax rasio pada tingkat yang maksimal.
Pemerintah juga agar mempertajam
insentif pajak yang diarahkan
untuk dapat memberikan dampak
pengganda yang besar dalam
pemulihan ekonomi nasional (PEN),”
ujarnya.
Puan pun mengingatkan agar FOTO: DEP/MAN
Pemerintah meningkatkan kualitas
belanja (spending better) yang Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani.
semakin baik. Hal ini sebagaimana
telah disampaikan dalam KEM-PPKF ketahanan pangan dan energi. “Pemerintah agar telah
terkait sektor belanja Pemerintah. “Pemerintah agar telah mengantisipasi besaran defisit APBN
“Hal ini perlu dibuktikan dengan merumuskan program kerja untuk 2023, yang dapat menyediakan ruang
nyata dan ditunjukan oleh setiap meningkatkan ketahanan energi fiskal yang antisipatif terhadap beban
K/L melalui berbagai indikator nasional dan ketahanan pangan di kenaikan belanja pemerintah pusat
yang dapat memperlihatkan bahwa tengah ancaman krisis global terkait khususnya akibat krisis energi, serta
progam kerja yang dijalankan efektif energi dan pangan,” kata Puan. tetap dapat mengelola pembiayaan
dalam menyelesaikan urusan rakyat,” “Pemerintah agar telah agar dapat memberikan ruang
sebutnya. memperhatikan pembangunan fiskal bagi APBN pada tahun-tahun
“Kemudian efisien dalam tata kedaulatan pangan nasional dengan berikutnya,” urai Ketua DPR.
kelolanya, tepat sasaran-tepat manfaat meningkatkan produktivitas dan Puan memastikan, DPR
bagi rakyat dan memudahkan rakyat kesejahteraan petani,” imbuh cucu akan mendukung upaya terbaik
untuk mendapatkan manfaatnya,” Proklamator RI Bung Karno itu. Pemerintah dalam menjaga
lanjut Puan. Dalam Kebijakan transfer daerah, kemampuan APBN. Baik melalui
Dalam kondisi pemulihan sosial Puan meminta Pemerintah untuk tata kelola alokasi APBN maupun
dan ekonomi, menurut Menko lebih mengoptimalkan implementasi langkah politik hukum. “Sehingga
PMK periode 2014-2019 itu, APBN Undang-Undang Hubungan dapat menjalankan fungsi APBN
2023 juga dituntut untuk dapat Keuangan antara Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan,
berfungsi dalam menggerakkan roda Pusat dan Pemerintah Daerah (UU mensejahterahkan rakyat,
ekonomi. APBN 2023 harus dapat HKPD) yang baru. Dengan begitu, menyelenggarakan pemerintahan,
melakukan perlindungan daya beli, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki dan/atau dalam mengantisipasi krisis
menyediakan perlindungan sosial, kemampuan yang mumpuni dalam ekonomi,” ucapnya.
serta mengamankan produktivitas menjalankan pembangunan daerah Berbagai kesepakatan,
sektor pangan, sektor energi, dan dan kualitas belanja Pemda semakin rekomendasi, dan catatan dalam
memperkuat industri strategis meningkat. “Kemajuan Daerah adalah pembicaraan pendahuluan di
nasional. Kemajuan Indonesia,” tegas Puan. KEM-PPKF pun diharapkan agar
“APBN juga menjadi instrumen DPR berharap Pemerintah telah dirumuskan Pemerintah di
dalam melaksanakan pembangunan menyusun APBN 2023 secara cermat, dalam kebijakan dan program kerja
nasional di berbagai bidang yang efektif dan efisien mengingat begitu Pemerintah pada RAPBN Tahun 2023
tidak dapat ditunda seperti di bidang berat dan banyaknya tugas yang dan Nota Keuangannya.
pendidikan, kesehatan, pertanian, akan dilaksanakan melalui instrumen “APBN, sebagai instrumen untuk
infratruktur, pemberdayaan rakyat APBN. Dalam ruang fiskal yang meningkatkan kesejahteraan rakyat,
dan lain sebagainya,” jelasnya. terbatas, kata Puan, konsolidasi fiskal semakin dituntut untuk memberikan
Lebih lanjut, Pemerintah diminta APBN 2023 kembali membatasi hasil dan manfaat yang dirasakan
agar fokus terhadap isu-isu strategis besaran defisit pada nilai 3 persen sebesar-besarnya oleh rakyat,” tutup
nasional, termasuk dalam sektor dari PDB. Puan. leko/es

TH. 2022 EDISI 212 PARLEMENTARIA 23