Page 57 - MAJALAH 212

SORO T AN

di luar negeri. Seperti halnya di yang dijanjikan para calon,” papar
Amerika Serikat, dan banyak negara Guspardi dalam keterangan
lain yang menjadikan kampus sebagai persnya kepada Parlementaria,
tempat debat para peserta. Oleh penghujung Juli lalu.
karena itu, gagasan untuk menjadikan Meski demikian, pelaksanaan
kampus sebagai tempat kampanye kampanye di kampus harus
adalah gagasan ideal untuk bebas intervensi. Terutama pihak
meningkatkan partisipasi publik kampus dan pemerintah jangan
dalam Pemilu, khususnya di kalangan sampai melakukan intervensi.
civitas akademika. Pasalnya rektor diangkat oleh
Hanya saja, gagasan kampanye di menteri, sementara menteri adalah
kampus diwanti-wanti sejumlah pihak pembantu presiden. Nantinya,
agar jangan sampai menimbulkan presiden melakukan intervensi.
polemik dan memicu konflik. Perlu Akibatnya, hanya partai tertentu
regulasi tentang kampanye Pemilu di yang bisa berkampanye di kampus.
kampus agar melalui PKPU dengan Hal itu tentu menimbulkan
memuat peraturan yang lebih detail ketidakadilan bagi peserta pemilu
seperti misalnya bentuk kampanye lain. Dengan kata lain, wacana
yang dialogis, jumlah massa, dan kampanye di kampus jangan
aturan teknis lain yang diperlukan, sampai menimbulkan dinamika dan
agar kampanye di kampus perguruan keruwetan. FOTO: RUNI/MAN
tinggi sesuai dengan harapan.
Wacana tersebut pun disorot oleh TIDAK BOLEH
Komisi II DPR RI yang menilai wacana NEGATIVE CAMPAIGN
kampanye di kampus perlu diatur
dengan ketentuan dan mekanisme Anggota Komisi II DPR RI
yang komprehensif. Hal itu untuk Rifqinizamy Karsayuda mendukung Tidak boleh berisi
memberikan kesetaraan, ruang gagasan pemilu di kampus. Ia kampanye hitam dan
dan kesempatan yang sama bagi menggarisbawahi kalau kampanye negatif yang berisi
seluruh peserta pemilu. Sehingga tidak boleh berisi kampanye negatif
tidak menimbulkan konflik ke depan (negative campaign). Adapun ujaran kebencian dan
dan diharapkan dapat menciptakan syarat berikutnya, tidak boleh fitnah.
kampanye yang lebih berkualitas menegasikan empat prinsip dasar
karena masuk di kalangan akademisi. berbangsa dan bernegara yaitu Rifqinizamy Karsayuda
Dengan kata lain, kampus bisa Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Anggota Komisi II DPR RI
menjadi wahana baik untuk menguji Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI
kapasitas seorang calon legislatif. “Saya sebagai Anggota Komisi antara kampus dan calon pengambil
Selain itu, edukasi politik bisa II DPR RI menyambut baik ide KPU kebijakan yaitu peserta Pemilu.
dilakukan secara berkesinambungan tersebut. Namun, harus memuat Ide kampanye di kampus
termasuk di dalam kampus. Sehingga sejumlah syarat, salah satunya tidak diingatkan harus menyesuaikan
memantik kesadaran generasi muda boleh berisi kampanye hitam dan dengan norma yang ada dalam
untuk melek politik dan mendorong negatif yang berisi ujaran kebencian Undang-Undang Nomor 7 Tahun
partisipasi langsung dalam konteks dan fitnah,” ujar Rifqinizamy kepada 2017 tentang Pemilu, peraturan
demokrasi. Parlementaria. KPU (PKPU), dan peraturan Bawaslu
“Wacana kampanye di kampus Kampanye bagi peserta pemilu (Perbawaslu). Rifqi mengungkapkan,
bisa menjadi media edukasi dan ajang di kampus disebut merupakan Komisi II DPR akan membahas ide
adu gagasan dalam menyampaikan cara mendewasakan peradaban kampanye di kampus tersebut
visi dan misi di hadapan civitas politik bangsa Indonesia. Selama dengan penyelenggara pemilu
akademika. Para kontestan dapat ini kampus menjadi episentrum dan pemerintah setelah masa
diuji kemampuan intelektualitasnya. demokrasi yang merasa berjarak reses berakhir atau pada Masa
Sebab, warga kampus termasuk dengan pengambil keputusan. Oleh Persidangan I Tahun Sidang 2022—
kelompok kritis sehingga bisa karena itu, kampanye adalah sarana 2023 mulai pertengahan bulan
menguji kualitas ataupun program untuk membangun sarana dialogis Agustus 2022. lpun/es

TH. 2022 EDISI 212 PARLEMENTARIA 57