Page 56 - MAJALAH 212

SORO T AN

Kampanye di Kampus, dikemukakan oleh Ketua Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Hasyim
Asy`ari. Ia mengusulkan agar
Independensi perguruan tinggi dapat menjadi
salah satu medan kampanye para
Harus Dijaga peserta Pemilu. Menurut Hasyim,
kampanye di kampus sesungguhnya
diperbolehkan sebagaimana
penjelasan Pasal 280 ayat 1 point H
Undang-Undang Pemilu Tahun 2017.
Rakyat Indonesia tak lama lagi akan menghadapi “Fasilitas pemerintah, tempat
Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan ibadah, dan tempat pendidikan dapat
secara serentak pada tahun 2024 nanti. Pemilu dua digunakan jika peserta pemilu hadir
tanpa atribut kampanye pemilu atas
tahun lagi ini akan membutuhkan tenaga ekstra dan undangan dari pihak penanggung
persiapan yang lebih matang agar menghasilkan jawab fasilitas pemerintah, tempat
pemimpin yang berkualitas. ibadah, dan tempat pendidikan”
Namun demikian. larangan dalam
Pasal 280 ayat 1 ini seharusnya dibaca
kembali dengan penjelasannya
i antara persiapan demokrasi yang berkualitas. Salah sekaligus agar masyarakat tidak salah
yang urgent adalah satu upaya untuk meningkatkan memahami larangan kampanye di
peningkatan tingkat partisipasi Pemilu adalah dengan kampus. Sebaliknya, jika melihat
partisipasi publik melakukan sosialisasi secara masif. pasal 280 ayat 1 dan penjelasannya,
D dalam pemilu. Termasuk sosialisasi yang kampanye di kampus diperbolehkan
Hal tersebut juga sebagai selama ini dianggap dengan syarat-syarat tertentu
bentuk pengawalan tabu dan dilarang, sebagaimana yakni kampanye di
yaitu sosialisasi atau perguruan tinggi diperbolehkan jika
kampanye di kampus para peserta Pemilu hadir tanpa
atau perguruan tinggi. atribut kampanye pemilu. Kampus
Wacana dalam hal ini harus bersifat netral
kampanye di kampus dan tidak partisan. Oleh karena itu,
persyaratan ‘tanpa atribut kampanye’
menjadi sangat penting.
Kedua, kampanye di kampus
juga diperbolehkan jika dilakukan
Anggota Komisi II DPR RI atas undangan penanggung jawab
Guspardi Gaus
fasilitas tempat pendidikan, dalam hal
ini, undangan dari pihak perguruan
tinggi. Peserta Pemilu tidak bisa
langsung nylonong masuk kampus
tanpa undangan pihak kampus.
Tentu, apa yang disebut kampanye
adalah kegiatan peserta Pemilu atau
pihak lain yang ditunjuk oleh peserta
pemilu untuk meyakinkan pemilih
dengan menawarkan visi, misi,
program, dan atau citra diri Peserta
Pemilu (Ketentuan Umum PKPU
No. 23 Tahun 2018).
Sejatinya, pelaksanaan
kampanye di perguruan
tinggi telah jamak dilakukan

56 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022