Page 51 - MAJALAH 212

KU N KER
K OM ISI IX

saya kira sejalan dengan Komisi IX
DPR RI. Bukan hanya di Bali dan
Jakarta (yang memiliki RS Standar
internasional), justru paling penting
di daerah perbatasan ini. Kita sangat
mendukung dan mendorong, paling
tidak bisa bersaing dengan Malaysia
untuk mencegah masyarakat kita
berobat ke luar negeri,” jelas Edy
usai mengikuti rangkaian agenda
Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI di
Kabupaten Sambas, Kalbar, Agustus
ini.
Untuk diketahui, Sambas
adalah salah satu kabupaten yang
berbatasan langsung dengan
Malaysia. Wilayah perbatasan ini
mempunyai potensial yang cukup
besar tetapi belum dioptimalkan.
Seperti halnya, keterbatasan
fasilitas dan pelayanan kesehatan, FOTO: SOFYAN/PDT
kondisi puskesmas masih banyak
yang belum sesuai dengan Tim Kunker Komisi IX DPR RI di Batam, Kepri.
standar Permenkes, serta SDM
yang terbatas dalam memberikan sangat penting untuk memperbaiki “Kalau dibilang tidak ada yang
pelayanan kepada masyarakat. layanan kesehatan RS maupun membuat paspor di (Kepri) sini,
Hal ini justru mengakibatkan Puskesmas di Kabupaten Sambas,” ini kontraproduktif. Di satu sisi
masyarakat Kalimantan khususnya tegas politisi PDI-Perjuangan itu. tenaga kerja yang unprocedural di
Kabupaten Sambas lebih memilih Malaysia jauh lebih banyak
berobat ke Kuching, Malaysia. Koordinasi untuk dari yang prosedural, mereka
“Melihat persoalan tersebut, menjadi Tangani PMI Non- (berangkat) lewat mana? Oleh
Prosedural karena itu, BP2MI itu turunannya
di daerah ada BP3MI, tetap harus
Permasalahan pemberangkatan berkesinambungan. Yang tidak
Pekerja Migran Indonesia (PMI) terjadi adalah koordinasi pusat dan
non-prosedural melalui ‘jalur daerah, sehingga kejadian seperti di
tikus’ di Batam, Kepulauan Riau Kamboja (penyekapan PMI) menjadi
mendapat perhatian dari Komisi pembelajaran bagi pemerintah.
IX DPR RI. Anggota Komisi IX DPR Ada koordinasi yang terputus
RI Irmaa Suryani menilai terdapat antara pusat dan daerah, sehingga
hal kontraproduktif dalam proses banyak tenaga kerja di daerah yang
keberangkatan PMI dari wilayah tidak memahami kalau berangkat
Kepri ke Singapura maupun unprocedural itu berbahaya,” tegas
Malaysia. Irma di Batam, Agustus ini.
Pasalnya, salah satu syarat Politisi Partai NasDem itu
agar PMI dapat berangkat bekerja mengingatkan, BP2MI harus
ke luar negeri adalah memiliki berkoordinasi dengan kepolisian,
paspor, sementara salah satu pemerintah daerah hingga
pejabat di Pemerintah Provinsi Kepri
TNI untuk menjaga ‘jalur tikus’
FOTO: HANUM/PDT menyebutkan tidak ada satupun yang kerap menjadi jalan ilegal
pemberangkatan PMI. Menurutnya,
orang yang membuat paspor untuk
jika hal itu tidak dilakukan, maka
bekerja ke luar negeri dan PMI itu
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. tidak diberangkatkan dari Kepri. akan percuma. lmcn,hnm,sf/es

TH. 2022 EDISI 212 PARLEMENTARIA 51