Page 53 - MAJALAH 212

KU N KER
K OM ISI X

menjajah Indonesia, namun, Belanda
memberikan perhatian khusus
kepada tenaga pendidik atau guru.
“Mewah dalam artian terfasilitasi
dengan baik dan kita juga tahu bahwa
guru-guru kita di zaman dulu itu hebat-
hebat. Ini juga catatan buat kita apalagi
nanti di tengah-tengah suasana upaya
untuk memperbaiki RUU Sisdiknas.
Maka perhatian kita kepada upaya
menghadirkan guru yang bagus yang
berkualitas ini harus menjadi prioritas
nomor satu,” ujar politisi PKS itu.
Terkait sarana prasarana, Fahmi
juga menyoroti bangunan yang FOTO:OJI/PDT
dimiliki sekolah-sekolah yang
dikunjungi oleh Tim Kunjungan Kerja Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI saat bertukar cinderamata dengan mitra di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
Komisi X DPR RI adalah bangunan
peninggalan zaman penjajahan lolos ternyata tidak dikembalikan dikembalikan ke sekolah asal.
Belanda. Ia menilai sarana prasarana ke sekolah asal tetapi ditempatkan Sehingga mereka tidak kehilangan
bangunan sekolah yang memiliki di sekolah-sekolah negeri,” urai guru karena rata-rata yang diangkat
kesan kokoh, luas dan asri dengan Zainuddin. menjadi guru PPPK adalah guru
penghijauan di sekitarnya. Politisi Partai Amanat Nasional senior.
Hal ini membuktikan, bahwa ini menambahkan bahwa sekolah “Saya kira ini perlu mendapatkan
Pemerintah Belanda pada masa itu swasta yang berbasis masyarakat perhatian serius pemerintah pusat.
sangat memperhatikan sarana dan seperti milik lembaga pendidikan Jangan lagi ada alasan karena
prasarana bagi sekolah dan serius Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama terkunci oleh undang-undang ASN
membangun pendidikan pada masa (NU) dan sebagainya ini ingin agar karena di sana sebenarnya masih ada
itu. Oleh karena itu, Fahmi meminta guru-guru mereka yang lulus PPPK celah. Yang disebut pegawai ASN
pemerintah juga dapat fokus dan itu adalah pegawai pemerintah yang
serius membenahi fasilitas sekolah- ditempatkan di lembaga pemerintah
sekolah di Indonesia. dan atau ditempatkan di lembaga
lain atas nama menyelenggarakan
Soroti Kekurangan Guru tugas negara. Ini artinya masih punya
di Sekolah Swasta dasar untuk bisa menempatkan
mereka kembali ke sekolah asal,”
Salah satu dampak dari tandas Legislator Dapil Jawa Timur
penerimaan Guru Pegawai X ini.
Pemerintah dengan Perjanjian Dirinya juga berharap dengan
Kerja (PPPK) adalah berkurangnya anggaran Dana Alokasi Khusus
guru-guru di sekolah swasta. Hal ini (DAK) pendidikan di Kendal yang
disoroti oleh Anggota Komisi X DPR tinggi mencapai Rp332 miliar bisa
RI Zainuddin Maliki saat mengikuti digunakan untuk me-manage
kunjungan kerja ke Kabupaten pendidikan di kabupaten Kendal
Kendal, Jawa Tengah, baru-baru ini. dengan baik. Bisa juga untuk
“Saya menemukan laporan meningkatkan kesejahteraan guru-
lembaga pendidikan berbasis guru di sekolah swasta. Mereka harus
masyarakat (sekolah swasta) mulai didukung supaya pendidikan swasta
terkena dampak krisis tenaga yang kontribusinya cukup besar
pendidik dengan diangkatnya dalam penyelenggaraan pendidikan
guru-guru mereka menjadi ASN FOTO:NDY/PDT itu juga terpikirkan dengan baik
sebagai Pegawai Pemerintah dengan karena pemerintah belum bisa hadir
Perjanjian Kerja (PPPK) setelah Anggota Komisi X DPR RI Fahmi Alaydroes saat pertemuan di semua lini pendidikan. layu,oji,ndy/es
di Salatiga, Jawa Tengah.

TH. 2022 EDISI 212 PARLEMENTARIA 53