Page 46 - MAJALAH 212

KU N KER
K OM ISI VI I

Soroti Pengelolaan CPO dan

Pengelolaan Limbah

FOTO: AISYAH/PDT

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir saat pertemuan Tim Kunker Komisi VII di Dumai, Riau.
Komisi VII DPR RI dalam rangkaian kunjungan minyak goreng maupun mahalnya
kerjanya menekankan agar ada transparansi dalam minyak goreng ini setimpal dengan
pengelolaan CPO di Dumai. Di tempat terpisah, Komisi harga TBS.” ujar Nasir usai pertemuan
dengan Dirjen KPAII Kementerian
VII juga menyoroti pengelolaan limbah PLTU serta Perindustrian, Direksi PT Kawasan
mengapresiasi pembangunan Smelter oleh PT AMNT. Industri Dumai, Direksi Wilmar Group,
Pemkot Dumai dan Pemprov Riau
beserta jajaran di Kawasan Industri
i Kawasan Industri data yang diterima Komisi VII DPR RI Dumai, Riau, pertengahan Juli ini.
Dumai, Anggota Komisi tidak menjelaskan secara transparan Politisi Partai Demokrat ini
VII DPR RI Muhammad regulasi yang terjadi di kawasan mendorong agar perusahaan dapat
Nasir meminta industri. memenuhi kebutuhan minyak goreng
D transparansi data “Ada tiga kawasan industri di dalam negeri dengan harga yang
pengelolaan Crude Palm Oil (CPO) Dumai ini, tapi hanya satu kawasan dapat dijangkau oleh masyarakat
dan turunannya, khususnya data dan itu pun datanya tidak cukup. Kami sebelum diekspor ke luar negeri
terkait jumlah CPO untuk diekspor menginginkan dari mulai TBS (Tandan sehingga masyarakat merasakan
dan untuk dalam negeri. Menurut Buah Segar) sampai pengelolaan besarnya produksi CPO.
Nasir, hal ini berkaitan dengan CPO maupun minyak goreng ini, “Kami minta semua perusahaan-
kelangkaan minyak goreng dan kita minta (data) transparan dan perusahaan (tenant PT Wilmar Group)
harga minyak goreng yang mahal kami minta harga TBS ini juga bisa ini menjelaskan berapa produksi
sehingga membebankan masyarakat. meningkat, supaya masyarakat bisa yang diperoleh perhari, berapa per
Ia mengaku kecewa karena beberapa merasakan bagaimana kelangkaan bulan, per tahun, berapa ekspor,

46 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022