Page 41 - MAJALAH 212

KU N KER
K OM ISI IV

penggunaan sebagian kawasan hutan
untuk kepentingan strategis atau
kepentingan umum terbatas di luar
sektor kehutanan tanpa mengubah
status, fungsi, dan peruntukan
kawasan hutan tersebut.
Politisi Fraksi Nasdem itu juga
menambahkan, bahwa PPKH juga
penting karena dapat menghindari
terjadinya enclave di kawasan hutan,
sebagaimana diatur dalam Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan.
FOTO:SAUM/PDT kawasan hutan melalui aktivitas
“Salah satu kegiatan pemanfaatan

oleh PT Vale Indonesia Tbk, yang
Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari di Kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) di Bandar penambangan yaitu dilakukan
Lampung.
merupakan salah satu perusahaan
pertambangan Penanaman Modal
Kementerian Pertanian untuk pertambangan perlu kehati-hatian. Asing (PMA) yang memanfaatkan
memberikan tambahan alokasi “Kami datang ke sini untuk kawasan hutan untuk kegiatan
anggaran BPTP. Tidak hanya itu, ia mendengar secara langsung, eksplorasi dan operasi produksi
pun meminta agar tenaga profesional baik dari pemerintah kabupaten, penambangan biji nikel,” papar Rusdi.
di BPTP diberikan kesejahteraan pemerintah provinsi, kementerian, Ia juga menerangkan bahwa PT. Vale
yang layak sekaligus ruang berkarya dan PT. Vale Indonesia Tbk. Bahwa Indonesia telah memperoleh satu
yang didukung berbagai stakeholder, di surat tersebut kuota PPKH sudah PPKH Eksplorasi seluas 17.239,28 Ha
sehingga bisa bekerja maksimal habis di Kabupaten Morowali, dan enam PPKH Operasi Produksi
untuk mewujudkan ketahanan sedangkan masih banyak perusahaan seluas 39.038,07 Ha.
pangan nasional. yang bermohon tapi tidak bisa Diketahui, PPKH Eksplorasi dan
“Saya optimis BPTP bisa mendapatkan PPKH karena habisnya Produksi tersebut tersebar di tiga
memberikan karya terbaik untuk kuota,” jelas Rusdi dalam Kunjungan provinsi Sulawesi, yaitu Provinsi
bangsa. Nah, maka dari itu, saya Kerja Komisi IV DPR di Palu, Sulawesi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi
tekankan kembali, pemerintah harus Tengah, Juli ini. Tenggara, dan Provinsi Sulawesi
hadir dan harus punya political Rusdi memaparkan, kegiatan Tengah. “Rincian PPKH yang terletak
will untuk inovasi riset pertanian pertambangan di kawasan hutan di Kabupaten Morowali Provinsi
Indonesia,” tandas legislator daerah Indonesia menggunakan suatu Sulawesi Tengah (Blok Bahodopi)
pemilihan (dapil) Jawa Barat III itu. izin khusus, yakni PPKH. Tujuannya yaitu seluas 15.521,93 Ha,” ujar
untuk membatasi dan mengatur Rusdi. lnvl,ts,ica/es
Hati-Hati dalam
Pemanfaatan Kawasan
Hutan

Wakil Ketua Komisi IV DPR
RI Rusdi Masse Mappasessu
menyampaikan bahwa Komisi IV DPR
menindaklanjuti surat yang masuk
dari Pemerintah Kabupaten Morowali,
Sulawesi Tengah, terkait kuota
persetujuan penggunaan kawasan
hutan (PPKH). Rusdi menekankan
bahwa pemanfaatan kawasan FOTO: ICA/PDT
hutan di Provinsi Sulawesi Tengah,
Kabupaten Morowali, untuk kegiatan Wakil Ketua Komisi IV DPR Rusdi Masse Mappasessu (tengah) saat pertemuan di Palu, Sulawesi Tengah.

TH. 2022 EDISI 212 PARLEMENTARIA 41