Page 37 - MAJALAH 212
P. 37
KU N KER
K OM ISI I I
Soroti Ketidakjelasan
Data Tenaga Honorer
Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Saan Mustopa menyoroti data
tenaga honorer yang hingga
saat ini masih belum menemui
titik terang. Saan meyampaikan,
pihaknya kesulitan untuk membahas
lebih lanjut masalah ini dengan
pemerintah, khususnya Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)
dan Badan Kepegawaian Negara
(BKN). Menurut Saan kejelasan
FOTO AGUNG/PDT data sangat dibutuhkan dalam
memperjuangkan tenaga honorer
menjadi Pegawai Pemerintah
Anggota Komisi II DPR RI Abdul Wahid saat pertemuan dengan Kakanwil BPN Riau. dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Itu menjadi kesulitan bagi
Anggota Komisi II DPR RI Abdul Ia menekankan pentingnya kami di Komisi II ketika ingin
Wahid mengungkapkan, perlu suatu masyarakat untuk dapat mengawasi menyampaikan ke Kementerian
mekanisme atau sistem yang dapat persoalan ini. Serta BPN diharapkan PAN-RB dan BKN. Yang mereka
mengecek status HGU. dapat bersinergi dengan Kementerian mau menjadi PPPK, tetapi karena
“Oleh karena itu harus ada sistem Lingkungan Hidup dan Kehutanan data honorer itu berubah-ubah.
yang secara elektronik atau online tanpa mengedepankan ego sektoral Kita minta untuk segera perbaiki
dimana semua orang bisa mengecek masing-masing. “Pada akhirnya untuk untuk memberikan kepastian
tentang berapa luasannya, mana menyelesaikan masalah di negara bahwa honorer di setiap daerah
titiknya. Jadi artinya libatkanlah ini perlu keikhlasan dan ketulusan,” itu datanya sekian, jadi itu bisa
masyarakat dalam pengawasan pungkasnya. memudahkan kami di Komisi II
bukan hanya dari BPN saja bisa untuk memperjuangkan para tenaga
mengawasi,” ujarnya saat pertemuan honorer menjadi PPPK,” tutur Saan di
Komisi II DPR RI dengan Kakanwil Kepri, baru-baru ini.
BPN Riau, baru-baru ini. Legislator dapil Jawa Barat
Ia mencontohkan kasus seperti VII ini menambahkan, meskipun
PT Duta Palma yang melakukan diprioritaskan untuk diangkat menjadi
aktivitas perkebunan melebihi PPPK, pemerintah juga harus tetap
dari luasan HGU yang perusahaan melakukan prinsip kehati-hatian
tersebut peroleh izinnya dari dan juga profesional dalam proses
BPN. Kejaksaan menilai kerugian pengangkatan tenaga honorer ini.
negara akibat aktivitas perusahaan “Terkadang PPPK menjadi
itu mencapai Rp600 miliar tiap beban pemerintah daerah, maka
bulannya. penting juga terkait dengan
“Sehingga mereka pada aktivitas penerimaan honorer yang nantinya
perkebunan di luar HGU tentu menjadi PPPK ini harus benar benar
harus dapat sanksi. Ini sudahlah selektif dan hati hati. Karena kita
dia beraktivitas di negara kita, tapi ingin persoalan ini tidak berlarut
mereka tidak bayar pajak,” sebut larut karena itu kepastian jumlah
Abdul. Legislator dapil Riau I itu honorer menjadi sangat penting,
menyesalkan kasus tersebut, apalagi jika data ini belum selesai juga ini
pemilik perusahaan diketahui telah FOTO:PRIMA akan menjadi persoalan itu sendiri,”
melarikan diri ke luar negeri yang tutup politisi Partai NasDem
membuat sulit penyelidikan. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat ini. lcas,aha,pdt/es
pertermuan di Kepri.
TH. 2022 EDISI 212 PARLEMENTARIA 37
