Page 38 - MAJALAH 212

KU N KER
K OM ISI I I I

Terus Berupaya Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Jambi,
Ketua Pengadilan TUN Jambi, di
Selesaikan Over Jambi, Agustus ini.
Politisi Fraksi PAN ini berharap,
Kapasitas Lapas Pengadilan juga menerapkan
restorative justice seperti yang
disampaikan oleh Dirjen Badilum
dalam pertemuan tersebut. “Jangan
sampai persoalannya ringan,
kerugiannya kecil, cuma 100 ribu
Tingginya jumlah penghuni lapas, masih menjadi tapi orang itu dihukum 1-1,5 tahun,”
sorotan Komisi III DPR RI. Mau tak mau, masalah tandasnya.
Sebelumnya dalam rapat
klasik ini harus segera diurai dengan berbagai cara. Di tersebut, Kepala Kanwil Kumham
antaranya, restorative justice serta melakukan revisi Jambi Tholib menjelaskan terdapat
UU PAS dan UU Narkotika. 10 Lapas dan 1 LPKA di provinsi
Jambi. Dari 11 Lapas tersebut, dapat
menampung sebanyak 2.410 warga
akil Ketua namun dihukum penjara hingga satu binaan. Namun, Tholib menjelaskan,
Komisi III DPR tahun lebih dan juga membebani saat ini jumlah warga binaan di Prov.
RI Pangeran APBN untuk membayar biaya perkara. Jambi mencapai 4.913, sehingga
Khairul Saleh “Nah dari over capacity ini dari terjadi over kapasitas sebanyak 2.558
W meminta kawan-kawan (Anggota Komisi III DPR warga binaan. Jumlah perbandingan
agar aparat penegak hukum baik RI), dimintakan kalau ada persoalan antara petugas dengan warga binaan
Kepolisian, Kejaksaan, hingga ringan yang sudah disidik Kepolisian pun mencapai 1:35 dari rasio ideal
Pengadilan dapat menerapkan bisa diterapkan restorative justice di yakni 1 petugas berbanding 20 warga
keadilan restoratif untuk mengurangi Kepolisian, dan ini juga berlaku untuk binaan.
beban Lembaga Pemasyarakatan yang lain termasuk kalau sudah di
(Lapas). Ia menekankan agar aparat Pengadilan ya,” tegas Pangeran usai Revisi UU PAS dan RUU
penegak hukum dapat selektif memimpin rapat dengar pendapat Narkotika
dalam menetapkan kasus yang perlu Tim Kunker Komisi III DPR RI dengan
dihukum penjara, agar jangan sampai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Anggota Komisi III DPR RI Arteria
kasus dengan kerugian yang kecil Kepala Kanwil Kemenkumham Jambi, Dahlan mengatakan, Undang-undang
tentang Pemasyarakatan (PAS)
yang baru disahkan dan Revisi UU
Narkotika menjadi solusi terhadap
permasalahan over capacity Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas) yang sudah
terjadi bertahun-tahun. Menurutnya,
pemidanaan itu tidak semata-mata
harus pidana badan, akan tetapi
bisa dengan yang lebih bermanfaat
seperti kerja sosial, ganti rugi dan
sebagainya.
“Pada prinsipnya over capacity ini
kan terjadi sudah menahun, harus
disikapi secara komprehensif. Kita
harus selesaikan dengan penuh
FOTO:NATASYA/PDT khidmat dan kerja-kerja yang
cerdas, saat ini alhamdulillah telah

Dengan begitu, saya kira akan ada
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat pertemuan bersama mitra Komisi III DPR RI di Jambi. disahkannya UU PAS yang baru.

38 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022