Page 36 - MAJALAH 212

KU N KER
K OM ISI I I

Soroti Masalah yang diserahkan langsung secara
simbolik oleh Pak (Presiden) Jokowi.
Kita tidak mau itu terjadi di (Bali)
Pertanahan dan Data sini,” kata Junimart usai memimpin
Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke
Tenaga Honorer Denpasar, Bali, Juli ini.
Politisi PDI-Perjuangan itu
menjelaskan, koordinasi komunikasi
beberapa pihak tersebut sangat
perlu untuk menentramkan
Ketika menjalankan fungsi pengawasan di Bali, Riau hati masyarakat dalam rangka
dan Kepri, Komisi II DPR RI menyoroti beberapa meyakinkan masyarakat bahwa
PTSL itu perlu. Hal ini sangat
permasalahan diantaranya masalah sertifikat tanah, diperlukan karena program PTSL
HGU perkebunan juga kesimpangsiuran data tenaga tersebut masih belum diyakini
honorer yang akan diangkat menjadi PPPK. oleh sebagian masyarakat, mereka
belum meyakini bahwa PTSL bisa
menjamin hak mereka sebagai
pembeli tanah.
“Kita minta supaya di dalam
penerbitan PTSL itu, Kementerian
ATR/BPN bekerjasama dengan
APH, Gubernur dan Kepala
Daerah untuk menghindari hal-hal
yang tidak diinginkan. Ini sangat
perlu untuk menentramkan
hati masyarakat dalam rangka
meyakinkan masyarakat bahwa
PTSL itu perlu,” tegas Junimart.
Ia mengakui, masalah
pertanahan di Bali tidak begitu
bergejolak, namun koordinasi
dan komunikasi tetap diperlukan.
“Sudah terbukti program Pak Jokowi
itu berjalan di Bogor, sertifikat
dibagikan secara simbolik ternyata
tanah tersebut dipasang garis
FOTO:CHASBI/PDT polisi dan disita oleh satgas dari
Bareskrim. Ini menjadi pelajaran ke
depan dan kami tekankan supaya

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Kunjungan Kerja di Denpasar, Bali. koordinasi komunikasi perlu antara
Kementerian (ATR/BPN) dengan
akil Ketua Kejaksaan Tinggi untuk menghindari APH,” pungkasnya.
Komisi II DPR penerbitan sertifikat yang dianggap
RI Junimart tidak sah. Padahal sertifikat itu adalah Libatkan Masyarakat
Girsang pelaksanaan Program Pendaftaran Awasi HGU
W menyarankan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Perkebunan
kepada Kementerian ATR/BPN “Hal ini diperlukan, dalam
melalui Dirjen Tata Ruang dan rangka menyikapi supaya tidak Persoalan penggunaan
Kakanwil BPN perlu membangun terjadi seperti kejadian (seperti) di kelebihan tanah Hak Guna
koordinasi dan komunikasi dengan (Kabupaten) Bogor, adanya sertifikat Usaha (HGU) oleh perusahaan
Aparat Penegak Hukum (APH), yang dianggap tidak sah, padahal perkebunan sawit masih jamak.
seperti Kepolisian Daerah dan sertifikat itu adalah hasil dari PTSL Menyoroti permasalahan ini,

36 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022