Page 4 - MAJALAH 210

DINAMIKA PARLEMEN

Tindak Tegas Oknum Pemotong

Dana BOP Pesantren

Temuan kasus dugaan penyelewengan
dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kementerian yang memicu terjadinya dugaan penyelewengan dana
Agama (Kemenag) untuk pondok pesantren sudah ini adalah kacaunya pendataan pondok pesantren
menyebar luas diketahui publik. Anggaran Rp2,599 triliun (ponpes). Pendataan yang ala kadarnya dan menjurus
untuk ribuan pesantren yang dicairkan dalam bentuk BOP ke pengelolaan data yang buruk ikut memicu berbagai
diduga dikorupsi. Dugaan itu pertama kali disampaikan praktek penyimpangan dalam penyalurannya.
Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam laporan hasil
pemantauan program BOP di Aceh, Sumatera Utara, Penyelewenangan BOP pesantren sudah cukup
Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. menyakitkan dan tidak boleh diulang. Kementerian
Agama (Kemenag) harus berkomitmen untuk
Mengutip laman resmi ICW, Kamis 2 Juni 2022, memberantas masalah ini agar madrasah dan pondok
ada pemotongan atau dana BOP Pesantren dipangkas pesantren mendapatkan bantuan yang sesuai dengan
40-50 persen dari total yang diterima pihak penerima haknya.
manfaat (pesantren). salah satu faktor paling menonjol

Yandri Susanto Ace Hasan Syadzily
Ketua Komisi VIII DPR RI Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

“Pengelolaan anggaran BOP Pesantren “Silahkan saja itu diusut, karena itu
ditemukan banyak penyimpangan. Modus adalah bagian dari transparansi kepada
penyimpangan tersebut, berdasarkan publik jika benar ada temuan-temuan
data Indonesian Corruption Watch (ICW), tersebut. Tidak boleh ada potongan, karena
adalah pesantren fiktif, yaitu tidak ada itu adalah hak dari penerima bantuan
pesantrennya tapi mendapat bantuan, operasional tersebut”
dan pemotongan bantuan oleh pejabat di
lingkungan Kementerian Agama RI dan
anggota DPRD”