Page 8 - MAJALAH 210

Perjalanan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) Indonesia

1915-1918 1993
Sumber KUHP bermula dari Prof JE Sahetapy dari
Universitas Airlangga dan
hukum Belanda, Wetboek
van Strafrecht voor tim melakukan studi
Nederlandsch-Indie. banding ke Belanda.
Pengesahannya melalui
Staatsblad Tahun 1915
nomor 732.
Mulai berlaku di Hindia
Belanda sejak 1 Januari 1918.
2013-2015
Draft RKUHP, sebagai ide
dasar/pokok pemikiran
para tim penyusun itu,
diserahkan ke DPR.
1963

Seminar Hukum Nasional I di Sejak saat itu, pembahasan
Semarang digelar sebagai draft RKUHP mulai intensif
upaya menghasilkan aturan dibahas antara Panitia
pidana. Kerja (Panja) DPR dan tim
pemerintah. Berbagai
Dalam seminar dipaparkan masukan sejumlah elemen
- Masukan untuk “RKHUP masyarakat sudah
asli Indonesia" antara lain, ditempuh baik melalui
perlunya perluasan media maupun rapat
delik-delik kejahatan dengar pendapat umum
keamanan negara, (RDPU).
ekonomi, juga kesusilaan.
- Juga dibahas Rancangan
KUHAP, KUHPerdata,
KUHDagang.

2015

Berlanjut DPR periode
2014-2019, Presiden Jokowi
mengeluarkan Surat Presiden
1991 (Surpres) 5 Juni 2015.
Menteri Kehakiman kala itu, Isinya mengenai kesiapan
Ismail Saleh, membentuk pemerintah dalam
tim dan menyusun ulang pembahasan RKUHP, yang
RUU KUHP-KUHAP. terdiri dari Buku I dan Buku II
berjumlah 786 pasal.