Page 11 - MAJALAH 210

LAPORAN UT AMA

DEV/PDT

Fahri Hamzah (dua dari kiri) dalam sebuah diskusi membahas RKUHP di Media Center DPR RI

macam persoalan. “Harapannya UU kembali perubahan dalam RUU masalah pemidanaan di Indonesia.
ini dapat menjadi payung besar yang KUHP ini. Namun kalau memang Lebih lanjut Fahri bilang, rumusan
melindungi warga di negara ini serta nanti dalam penelaahan fraksi-fraksi RUU KUHP sudah solid dan tinggal
juga menjaga kedaulatan penegakan itu tidak ditemukan masalah, maka disahkan. Ia juga berharap DPR
hukum di Indonesia,” terangnya. pengambilan keputusan tingkat RI periode kali ini dapat segera
Untuk itulah, DPR RI berkomitmen kedua di sidang paripurna DPR mengetok palu untuk mengesahkan
untuk dapat merampungkan RI tentu dapat disegerakan untuk beleid yang mengatur soal
regulasi tersebut. Tak hanya itu, disahkan. pemidanaan itu. Pengesahan juga
kata Nasir, komitmen yang dimiliki “Tapi memang harapan kita merupakan bentuk penghormatan
dewan juga meliputi kemauan untuk semua mudah-mudahan kalau RUU kepada salah satu Ketua Tim Perumus
mengakomodasi perkembangan KUHP ini, karena dia sudah lama RUU KUHP, Alm. Prof. Muladi.
hukum yang berkaitan dengan tindak sekali dinanti, maka perubahannya Semasa masuk Tim Perumus,
pidana serta melakukan sinkronisasi harus hati-hati. Kita semua ingin Fahri menceritakan, Muladi
dengan UU lainnya. Layaknya cepat tapi hati-hati. Kami sendiri membongkar habis pengaruh aturan
seorang ibu, RUU KUHP menjadi tidak mau menggunakan filosofi biar peninggalan kolonial Belanda itu
payung pula bagi UU lainnya yang lambat asal selamat, tapi kita semua dalam penyusunan RUU KUHP. Oleh
berkaitan dengan pemidanaan. ingin, cepat dan tepat serta akurat. karenanya mantan menteri hukum
“Kadang anak-anaknya ini (UU Sehingga dia (RUU KUHP) dapat dan HAM RI itu berharap RUU KUHP
lainnya) bisa tidak sejalan dengan kompatibel dengan perkembangan tidak gagal dalam pengesahannya.
apa yang ada pada ibunya. Maka hukum dan demokrasi di Indonesia,” “Sebuah bangsa yang besar
kami mau sinkronisasikan sehingga ungkap Nasir. ini yang ini belum punya rujukan
dia kemudian menjadi pengendali Mantan Anggota Panja RUU yang tunggal terhadap hukum
yang kuat bagi para penegak hukum KUHP Fahri Hamzah pun turut pidananya, maka pantaslah kalau
melakukan penegakan hukum terkait mendukung agar regulasi ini dapat ada kegelisahan yang masif dimana-
dengan masalah-masalah hukum segera disahkan. Apalagi pemerintah mana, karena itu penting sekali bagi
yang dihadapi oleh masyarakat,” urai telah merampungkan Buku I RKUHP kita untuk pengesahan RUU KUHP ini
Nasir. yang dapat menjadi rujukan para sebagai momen sebagai satu bangsa
Lebih lanjut, Politisi fraksi PKS penegak hukum di negara ini. Tujuan yang merayakan kesatuannya,”
ini bilang, harapannya setiap fraksi RUU KUHP juga dapat menyatukan ungkap Fahri. laha/es
diberi kesempatan untuk menelaah alias mengintegrasikan rujukan

TH. 2022 EDISI 210 PARLEMENTARIA 11