Page 15 - MAJALAH 210

LAPORAN UT AMA

menyerukan Komisi III DPR
menghapus pasal hukuman mati
tersebut.
Kini, Wakil Ketua MPR RI itu
berpandangan, hukuman mati
sudah saatnya dihapuskan. “Saya
menyampaikan kepada teman-
teman, hukuman mati sudah saatnya
di-dismiss atau diberhentikan,”
ujar Arsul. Menurutnya,
ketika purpose of law tidak
dilakukan, misalnya terdakwa
tidak bebas memilih advokat,
tidak disediakan penerjemah jika
dia orang asing, maka, ia tidak
semestinya dijatuhi hukuman mati.
“Itu juga harus dilaksanakan
dalam konteks sistem peradilan Saya ingin
pidana terpadu. Kalau dalam proses menyampaikan
hukum itu tidak dipenuhi, mestinya kesepakatan DPR
tidak dijatuhi pidana hukuman
mati. Konsekuensinya seperti RI dan pemerintah
itu,” jelas legislator dapil Jateng X untuk mengatur
tersebut. Inilah konteks perubahan pasal pemidanaan kelamin atau yang populer disebut
pandangan yang terjadi soal sebagai kelompok LGBT,” jelasnya.
hukuman mati di Komisi III DPR. cabul yang dilakukan Lesbian, Gay, Biseksual, dan
Pidana Pencabulan bukan saja oleh Transgender (LGBT) sangat populer
seiring pembahasan RKUHP.
Isu yang juga seksi dibahas orang berbeda jenis Bahkan, politik hukum yang sedang
dalam RKUHP ini adalah perbuatan kelamin, tetapi juga berjalan juga memperluas konteks
pencabulan. Dalam KUHP yang kini sesama jenis kelamin perbuatan cabul ini. Pemerintah
masih berlaku, pencabulan belum atau yang populer dan DPR, sekali lagi, sepakat
diatur secara jelas. RKUHP kali ini praktik hidup bersama tanpa ikatan
ingin mengaturnya secara rigid, disebut sebagai perkawinan yang sah (kohabitasi)
karena pidana pencabulan sering kelompok LGBT atau populer disebut ‘kumpul kebo’
terjadi dan belum ada regulasi dapat dipidana. Konstruksi pidana
yang secara tegas mengaturnya. ini didesain dengan delik aduan.
Arsul Sani
Pencabulan bisa dilakukan ke lain Anggota Komisi III DPR RI “InsyaAllah, Komisi III DPR
jenis atau sesama jenis. RI tidak akan mengubah sikap
“Dalam KUHP saat ini, perbuatan politiknya meskipun ada upaya
cabul yang dilakukan oleh, terhadap, untuk mempengaruhi proses
atau melibatkan sesama jenis tidak bagaimana ketika korbannya legislasi lanjutan (carry over)
jelas pengaturannya. Jadi, politik sesama jenis? Pidana pencabulan RKUHP nanti. Mohon doa dan
hukum yang hendak diletakkan, kepada sesama jenis belum diatur dukungannya,” tutup Arsul.
memperjelas perbuatan cabul secara jelas dan tegas. RKUHP Inilah dua isu seksi pada RKUHP
oleh dan terhadap siapapun atau saat ini ingin memperluas pidana yang sedang dibahas. RKUHP ini
melibatkan siapa pun (berbeda pencabulan. harus menampung perkembangan
jenis atau sesama jenis kelamin), “Saya ingin menyampaikan zaman. Beragam modus operandi
merupakan perbuatan pidana,” urai kesepakatan DPR RI dan dan kemajuan hukum pidana di
Arsul. pemerintah untuk mengatur pasal dalam negeri pun diakomodir.
Umumnya, pencabulan pemidanaan cabul yang dilakukan RKUHP kelak dirasakan betul-
dilakukan kepada lain jenis (laki- bukan saja oleh orang berbeda jenis betul bercitarasa Indonesia, bukan
laki terhadap perempuan). Nah, kelamin, tetapi juga sesama jenis kolonial lagi. lmh/es

TH. 2022 EDISI 210 PARLEMENTARIA 15