Page 18 - MAJALAH 210

SU M B ANG SARAN

Fitur Restoratif RKUHP

Het recht hink achter de feiten aan. Hukum akan
selalu tertinggal di belakang perkembangan zaman.
Adagium tersebut yang menjadikan reformasi
hukum merupakan sebuah keniscayaan. Namun,
pembaharuan hukum pidana di Indonesia sangat
stagnan.

Oleh: Muhammad Fatahillah Akbar
Dosen Departemen Hukum Pidana
Universitas Gadjah Mada

ejak kemerdekaan
Indonesia, Pemerintah
belum mampu
menciptakan dasar
S utama hukum pidana
sendiri. Sampai dengan saat ini, Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana yang
dimiliki Indonesia masih merupakan
bekas Pemerintahaan Belanda.
KUHP dahulu bernama wet boek
van straftrecht NI atau KUHP untuk
Hindia Belanda berlaku sejak Januari
1918. Umur berlakunya KUHP sampai
dengan saat ini sudah berumur 104
Tahun. Dengan logika pembentukan
hukum, umur tersebut adalah umur di-carry over dari DPR Periode 2014- terjemahan resmi mengenai KUHP.
yang sangat tua. 2019 untuk DPR Perioder 2019-2024. Sehingga memang KUHP menjadi
Sejak tahun 1963, sudah Sebagian besar aksi Penolakan peninggalan kolonial. Beberapa pakar
dicetuskan pembentukan Rancangan RKUHP didasarkan kepada Pasal- KUHP memang telah menerjemahkan
KUHP. Rancangan lengkapnya Pasal dalam Buku Kedua KUHP KUHP, seperti R Soesilo dan
kemudian pertama kali ada pada mengenai Tindak Pidana. Namun, kali Moeljatno, namun penerjemahan
tahun 1993. Sejak Tahun 1994 ini Penulis hanya akan fokus kepada tersebut tidak dijadikan
masuk sebagai Prioritas Legislasi tujuan yang ingin dicapai oleh RKUHP. terjemahan resmi. Bahkan, Badan
Nasional (Prolegnas). Sempat Jika diperhatikan dalam Pembinaan Hukum Nasional juga
tertunda pembahasannya di Tahun penjelasan umum RKUHP terdapat mempublikasikan terjemahan KUHP,
2009, kemudian Presiden Jokowi beberapa misi dibentuknya namun juga tidak menjadi terjemahan
membuat Surat Presiden (Surpres) RKUHP, yakni Dekolonialisasi, resmi. Oleh karena itu, pembaharuan
untuk membahas dan mengesahkan Demokratisasi, Konsolidasi, Adaptasi KUHP ini menjadi sangat penting
RKUHP. Kemudian, pada tanggal 24 dan Harmonisasi. Jika melihat salah dan menghindari misinterprestasi
September 2019 sempat menjadi satu tujuan utama pembaharuan yang bisa terjadi dengan tafsir yang
jadwal pengesahan, untuk kemudian KUHP adalah dekolonialisasi, dimana berbeda pada berbagai unsur delik.
ditunda. Oleh karena itu, KUHP sejak KUHP berlaku sampai dengan Dengan melihat berbagai urgensi
termasuk undang-undang yang saat ini, Indonesia tidak memiliki tersebut, menjadi penting melihat

18 PARLEMENTARIA EDISI 210 TH. 2022