Page 14 - MAJALAH 210
P. 14

LAPORAN  UT AMA






                          Kontroversi Hukuman Mati






                            Salah satu isu     bisa masuk menjadi pasal dalam    webinar “Indonesia Way” Pembaruan
                    kontroversial namun        KUHP kelak. Dulu, katanya, tidak   Politik Hukum Mati melalui RKUHP,
              menarik adalah hukuman           satu pun fraksi dari 10 fraksi di   Mei lalu. Pembahasan RKUHP kini
                                               DPR yang menentang hukuman
                                                                                 sedang kembali dibahas intensif.
                  mati yang dituangkan         mati. Kini, ada sembilan fraksi yang   Mestinya, pada periode lalu sudah
                    dalam RKUHP. Isu ini       posisinya menentang hukuman       bisa dibawa ke paripurna. Hanya saja
                  selalu jadi perdebatan       tersebut.                         beberapa pasal dinilai masih menuai
                                                                                 kontroversi, sehingga diendapkan
                                                  “Bahwa ada pribadi-pribadi
                sengit antara kelompok         Anggota Komisi III DPR RI yang    dahulu.
                  yang pro dan kontra di       menentang pidana mati atau           Politisi PPP ini juga ikut larut
                        Komisi III DPR RI.     tidak setuju, itu tentu harus kita   dalam perdebatan hukuman mati.
                                               hormati sebagaimana pendirian     Pada periode lalu, ia setuju hukuman
                                               dari teman-teman masyarakat       mati diberlakukan dan masuk dalam
                                               sipil,” ungkap Arsul saat acara   pasal KUHP. Walau sudah disepakati
                              SEMPAT                                             masuk KUHP, gelombang yang
                              disetujui pada                                     kontra tak henti-hentinya menolak
                              periode lalu,                                      pasal hukuman mati. Bahkan,
                              kini malah                                         delegasi parlemen Uni Eropa
                              ditentang.                                         sampai mendatangi
                              Politik hukum                                      Komisi III DPR
                              di parlemen                                        untuk berdialog
                              sedang                                             sekaligus
                              merumuskan
              desain Kitab Undang-Undang
              Hukum Pidana (KUHP) yang
              keindonesiaan.
                 Perdebatan isu hukuman mati
              kembali ramai pada periode DPR
              RI saat ini (2019-2024). Padahal,
              pada periode lalu (2014-2019),
              pasal hukuman mati dalam
              RKUHP sudah ditetapkan. Karena
              masih menyimpan banyak
              kontroversi, RKUHP yang
              sedianya sudah disahkan
              DPR pada periode lalu,
              ditunda. Pada periode
              ini dokumen RKUHP
              dibuka kembali dan
              diperdebatkan lagi.
                 Anggota Komisi
              III DPR RI Arsul Sani,
              Mei lalu menjelaskan
              kepada pers bahwa
              pasal hukuman mati kini
              jadi perdebatan baru. Isu
              ini memang harus dibahas
              hati-hati dan teliti untuk       Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani




               14     PARLEMENTARIA      EDISI 210      TH. 2022
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19