Page 12 - MAJALAH 210
P. 12

LAPORAN  UT AMA
                 LAPORAN
                                 UT
                                     AMA



              Wujudkan Keutuhan



              Hukum Pidana Nasional






              Harus diakui,
                                                  Produk hukum ini, sebut Arteri,
              Rancangan Undang-                 juga telah sesuai dengan keadaan
              Undang tentang Kitab              dan perkembangan kehidupan
              Undang-Undang                     bermasyarakat, beragama,
              Hukum Pidana (RKUHP)              berbangsa dan bernegara. Dimulai
                                                dari isu globalisasi hingga isu
              terbilang revolusioner            sosialis-demokratis diakomodasi
              dalam mewujudkan                  agar seluruh aspek hukum tetap
              keutuhan hukum                    bersendikan Hak Asasi Manusia
                                                (HAM). Politisi fraksi PDI-Perjuangan
              pidana nasional. Tak              ini mengungkapkan, materi muatan
              hanya itu, seluruh                RKUHP berusaha mengatur
              materi RKUHP sudah
              dipersiapkan                         Anggota Komisi III DPR RI
                                                   Arteria Dahlan.
              dengan bersendikan
              asas-asas hukum umum
              yang diharapkan dapat
              memenuhi perlindungan
              bagi masyarakat
              Indonesia.



                              ANGGOTA
                              Komisi III DPR RI
                              Arteria Dahlan
                              menyebutkan
                              rancangan
                              regulasi
                              ini dipastikan
                              harus beradab
                              dan tetap
              humanis, serta disesuaikan dengan
              politik hukum nasional. “Maka, berkali-
              kali saya katakan kepada Pemerintah
              segerakanlah karena 9 Fraksi
              di DPR RI yang menjadikan
              konfigurasi politik sebagai wujud
              dari pembentukan politik hukum   DEVI/PDT
              negara nantinya sekarang sudah
              siap untuk mengesahkan RKUHP ini
              secepatnya,” ujarnya.




               12     PARLEMENTARIA      EDISI 210      TH. 2022
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17