Page 12 - MAJALAH 210
P. 12
LAPORAN UT AMA
LAPORAN
UT
AMA
Wujudkan Keutuhan
Hukum Pidana Nasional
Harus diakui,
Produk hukum ini, sebut Arteri,
Rancangan Undang- juga telah sesuai dengan keadaan
Undang tentang Kitab dan perkembangan kehidupan
Undang-Undang bermasyarakat, beragama,
Hukum Pidana (RKUHP) berbangsa dan bernegara. Dimulai
dari isu globalisasi hingga isu
terbilang revolusioner sosialis-demokratis diakomodasi
dalam mewujudkan agar seluruh aspek hukum tetap
keutuhan hukum bersendikan Hak Asasi Manusia
(HAM). Politisi fraksi PDI-Perjuangan
pidana nasional. Tak ini mengungkapkan, materi muatan
hanya itu, seluruh RKUHP berusaha mengatur
materi RKUHP sudah
dipersiapkan Anggota Komisi III DPR RI
Arteria Dahlan.
dengan bersendikan
asas-asas hukum umum
yang diharapkan dapat
memenuhi perlindungan
bagi masyarakat
Indonesia.
ANGGOTA
Komisi III DPR RI
Arteria Dahlan
menyebutkan
rancangan
regulasi
ini dipastikan
harus beradab
dan tetap
humanis, serta disesuaikan dengan
politik hukum nasional. “Maka, berkali-
kali saya katakan kepada Pemerintah
segerakanlah karena 9 Fraksi
di DPR RI yang menjadikan
konfigurasi politik sebagai wujud
dari pembentukan politik hukum DEVI/PDT
negara nantinya sekarang sudah
siap untuk mengesahkan RKUHP ini
secepatnya,” ujarnya.
12 PARLEMENTARIA EDISI 210 TH. 2022