Page 10 - MAJALAH 210

LAPORAN UT AMA

Payung Hukum Bernama KUHP

Masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) menandakan prioritas yang tinggi
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk segera mengesahkannya.
dalam Prolegnas tahun 2022 ini merupakan upaya Tak heran Komisi III dan pemerintah
mematok UU tersebut akan segera
untuk segera mengesahkan beleid tersebut. dapat disahkan tahun ini juga.
Seperti diketahui, perjalanan rancangan peraturan RUU ini juga sebenarnya sudah
pidana ini berlangsung panjang. DPR RI sebagai melalui Pembicaraan Tingkat I di
DPR RI. Dalam perjalanannya pula,
lembaga legislatif terus mengawal produk Desmond bilang, lahirnya peraturan
perundang-undangan tersebut agar dapat segera perundang-undangan pemidanaan
diimplementasikan dan mampu menegakkan hukum ini sudah melalui banyak diskusi
dan melibatkan banyak para pakar
di tengah masyarakat dengan berasaskan keadilan. hukum. Baik dari dalam maupun
luar negeri turut didengar berbagai
pandangannya supaya RUU KUHP
dapat terus sempurna dan menjawab
SEBELUMNYA kontroversial kepada masyarakat. tantangan zaman.
Komisi III DPR “Komisi III melalui Dalam kesempatan yang
bersama pimpinan DPR akan berbeda, Anggota Komisi III
Kementerian bersurat kepada Mohammad Nasir Djamil
Hukum dan Hak presiden untuk menyebutkan bahwa
Asasi Manusia melanjutkan RUU KUHP menyimpan
(Kemenkumham) pembahasan urgensi tinggi. Ia
sudah kembali ke tahapan mengibaratkannya
melanjutkan selanjutnya,” sebagai sebuah
pembahasan atas Revisi Undang- kata Desmond. payung besar yang
undang (RUU) KUHP dan RUU Masuknya berupaya melindungi
Pemasyarakatan, setelah sempat beleid itu dalam warga negara
tertunda pada 2019 lalu. Wakil Ketua Prolegnas tahun ini Indonesia dari berbagai
Komisi III DPR Desmond Junaidi
Mahesa mengungkapkan keputusan
tersebut diambil seiring dengan Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Desmond Junaidi Mahesa
telah dilakukannya sosialisasi oleh
Kemenkumham atas sejumlah
pasal yang sebelumnya dianggap

10 PARLEMENTARIA EDISI 210 TH. 2022