Page 6 - MAJALAH 210

PROL OG

Menanti KUHP Monumental

Gagal disahkan pada periode lalu kembali dan dibahas bersama pemerintah secara maraton
(2014-2019), kini DPR RI membuka selama berbulan-bulan.
RKUHP yang merupakan hak inisiatif pemerintah
kembali dokumen RKUHP yang masih ini sebetulnya telah sampai pada tahap persetujuan
menyisakan polemik dan kontroversi. tingkat pertama pada periode lalu antara DPR yang
Indonesia ingin memiliki konsep diwakili Komisi III dengan pemerintah yang
hukum pidananya sendiri sesuai diwakili Menkumham RI. Namun, karena
dipandang masih banyak klaster isu
karakter dan kearifannya. Komisi III yang belum selesai, RKUHP pun ditunda
DPR RI pun kembali membahasnya dan pengesahannya. Kini, Komisi III sekali lagi
berharap ada KUHP dengan cita rasa bertekad menyelesaikan PR besar itu
selesai pada akhir Juli 2022.
hukum Indonesia. Isu yang paling menarik dalam RKUHP
ini adalah pasal hukumam mati yang kini
dihapus. Padahal, pada periode lalu telah

RANCANGAN Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) yang kini
masih berlaku merupakan produk
hukum kolonial Belanda. Isinya
banyak menekan kaum pribumi.
Sumber KUHP itu dulu disebut
Wetboek van Strafrecht voor
Nederlands-Indië. Pengesahannya
dilakukan melalui Staatsblad Tahun
1915 Nomor 732 dan mulai berlaku
sejak 1 Januari 1918. Sejak 1918 itu hingga 2022, KUHP
peninggalan penjajah masih diberlakukan. Padahal,
di negeri asalnya sendiri, KUHP-nya sudah
beberapa kali diamandemen.
Bila kita ingin menelusuri jejak KUHP lebih
jauh ke belakang, sebetulnya merupakan
peninggalan Code Napoleon Perancis
Tahun 1810. Ketika itu Perancis menjajah
Belanda dan memberlakukan KUHP. Nah,
ketika menjajah Indonesia, Bangsa Belanda
kemudian membawanya ke Tanah Air. Tahun
1881 konsep hukum pidana itu sudah dibawa
ke tanah jajahan dan kemudian dimodifikasi
lagi menyesuaikan dengan tempat hukum
pemberlakuannya.
Impian untuk memiliki KUHP sendiri sebetulnya
sudah dicanangkan sejak masa Orde Baru. Namun,
karena ini desain hukum pidana yang bersentuhan
langsung dengan kepentingan hukum masyarakat, jadi
selalu kandas dan mengendap. Sampai akhirnya, pada
periode parlemen 2014-2019 dokumen lama itu dibuka

6 PARLEMENTARIA EDISI 210 TH. 2022