Page 17 - MAJALAH 210

LAPORAN UT AMA

Eddy mengatakan, dalam
RKUHP terbaru terdapat 628
pasal. Pemerintah tak ingin RKUHP
bernasib seperti UU Cipta Kerja yang 14 Poin Hasil Sosialisasi RUU tentang KUHP
bermasalah secara formil, akibat yang disampaikan Wamenkumham antara lain;
pasal demi pasal tak lengkap dan
rapi. “Jadi ada perubahan substansi, 1) Penjelasan The Living Law. Wamenkumham menjelaskan bahwa dalam Pasal 2
ada soal typo, ada soal rujukan dan yang dimaksud hukum yang hidup dalam masyarakat.
ada soal sinkronisasi antara batang 2) Pidana mati. Dalam RUU KUHP ini pidana mati ditempatkan paling terakhir
tubuh dan penjelasan, memang dijatuhkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana. Pidana mati yang
belum ke DPR, masih kita bersihkan,” selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara dengan waktu
bebernya. tertentu selama 20 tahun dan pidana penjara seumur hidup.
Akademisi Universitas Gadjah 3) Tentang penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil
Mada itu juga mengungkap urgensi presiden.
pengesahan RKUHP. Ia memaparkan 4) Penjelasan tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib.
lamanya pembahasan RKUHP
di Indonesia juga dikarenakan 5) Penjelasan dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa ijin.
banyaknya etnis, agama, dan budaya. 6) Penjelasan unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih.
Namun menurutnya hal itu wajar
sehingga lamanya pembahasan 7) Contempt of court serta permasalahan advokat curang.
KUHP tak terelakkan. Sedangkan 8) Isu tentang penodaan agama.
Eddy menjelaskan bahwa KUHP yang
ada saat ini sangat multi interpretasi 9) Penganiayaan hewan.
dan akan membuat kebingungan 10) Menjelaskan tentang penggelandangan tetap diatur RUU KUHP.
dalam pengambilan keputusan
dalam persidangan. 11) Tentang Aborsi ditambahkan satu ayat yang menyatakan
Sampai saat ini, Kemenkumham memberikan pengecualian apabila keterdaruratan medis atau
korban perkosaan.
dan DPR RI menegaskan draf
RKUHP terbaru masih dalam 12) Mencakup perzinahan melanggar nilai agama dan budaya.
tahap penyempurnaan. “Untuk 13) Kohabitasi (Kumpul Kebo).
draf terbaru, kami belum dapat
mempublikasikannya karena sifatnya 14) Perkosaan dalam perkawinan.
masih dalam taraf penyusunan dan Sumber: kemenkumham.go.id
penyempurnaan. Draf baru bisa
kami sampaikan apabila
pemerintah dan DPR
telah bersepakat,”
ungkap Kepala RKUHP masih dalam tahap kepada publik adalah draf RKUHP
Bagian Humas penyusunan dan penyempurnaan tahun 2019 yang batal disahkan.
Kementerian oleh Pemerintah dan DPR. Kabag Kendati demikian, Pemerintah
Hukum dan HAM Humas Kemenkumham itu menyambut baik segala kritik dan
Tubagus Erif menanggapi adanya kritik terhadap masukan yang berkembang terkait
Faturahman. draf RKUHP yang tidak terbuka ke RKUHP yang sekarang masih dalam
Ia publik. tahap perbaikan.
menjelaskan “Untuk draf terbaru, kami Sosialisasi dan pelibatan publik
Draf belum dapat mempublikasikannya dipastikan terus dilakukan Pemerintah
karena sifatnya masih dalam taraf dan DPR RI ke berbagai pihak demi
penyusunan dan penyempurnaan. lahirnya RKUHP yang terbaik. “Dalam
Draf baru bisa kami sampaikan rangka penyempurnaan draf RUU
apabila Pemerintah dan DPR telah KUHP tersebut, pemerintah juga terus
bersepakat,” ujarnya. menerima masukan dari beragam
Draf RKUHP sementara yang pihak, khususnya elemen sipil,”
dapat disampaikan oleh pemerintah pungkasnya. lpun/aha

TH. 2022 EDISI 210 PARLEMENTARIA 17