Page 21 - MAJALAH 210

PENGA W ASAN

Tidak hanya itu, tidak sedikit
penolakan juga terjadi atas calon
Pj. kepala daerah yang berasal dari Awalnya pemerintah
unsur TNI/Polri aktif. Di Jawa Timur
misalnya, sejumlah ormas menolak mengatakan, aturan
kesertaan anggota TNI/Polri aktif itu sudah ada yang
yang ditunjuk sebagai penjabat atau lama. Padahal
Pj kepala daerah. Mereka menilai
penunjukan anggota TNI/Polri aktif kondisinya berbeda
sebagai Pj kepala daerah tidak sesuai dengan Pj-Pj
dengan semangat reformasi, dimana sebelumnya.
salah satu tuntutan reformasi adalah
menghapuskan dwifungsi TNI/Polri.
Padahal Mahkamah Konstitusi Guspardi Gaus
telah mengeluarkan keputusan atas Anggota Komisi II DPR RI
judicial review yang diajukan oleh
anggota masyarakat terkait kesertaan menyamakan visi dan persepsi Sekalipun Gubernur itu adalah
TNI/Polri aktif atas jabatan kepala terhadap persoalan ini,” jelas wakil pemerintah pusat, tetapi
daerah. Lewat Putusan Mahkamah Guspardi. sesungguhnya Gubernur itu ada
Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU- Akhirnya, lanjut Guspardi, saat dalam irisan otonomi daerah, yang
XX/2022, menyatakan bahwa prajurit rapat kerja dengan Komisi II, Mendagri berhak mengatur dan mengurus
TNI dan anggota POLRI aktif dilarang mengungkapkan ada gagasan dan rumah tangganya masing-masing.
menjadi Penjabat Kepala Daerah, rencana untuk membuat aturan- Salah satu ciri otonomi daerah itu
apabila belum mengundurkan diri aturan teknis sebagaimana yang adalah pemimpinnya dipilih baik
atau belum pensiun dari dinas aktif. diamanahkan oleh MK. Kemendagri langsung maupun tidak langsung
Menurut Anggota Komisi II sedang mencari formula-formula oleh rakyat.
DPR RI Guspardi Gaus, apa yang yang tepat untuk merumuskan aturan Oleh karenanya Anwar
dimaksud TNI/Polri aktif juga masih main terhadap hal itu. Sebab hal mendorong Menteri Dalam Negeri
menimbulkan perbedaan pendapat. tersebut merupakan jabatan politik untuk segera membuat aturan
Pihak pemerintah mengatakan bukan jabatan karir. teknis terkait pengisian penjabat
bahwa aktif yang dimaksudkan Setali tiga uang, Anggota sementara kepala daerah transisi
itu adalah TNI/Polri aktif di Komisi II DPR RI Anwar Hafid menuju Pilkada serentak nasional
dalam struktural di institusinya, mengungkapkan carut marut pada tahun 2024 mendatang.
artinya jika dia masih menjabat pengisian Pj. kepala daerah dipicu “Saya sepakat harus ada
di instansinya, maka itu tidak karena adanya beberapa beleid yang relaksasi aturan teknis soal
dibenarkan. Sedangkan TNI/Polri saling berbenturan. Seperti putusan penjabat di jaman sekarang. Dan
yang ditugaskan kepada 10 institusi, Mahkamah Konstitusi (MK) No. 67/ yang harus diingat disini adalah
maka menurut pemerintah, itu sudah PUU-XIX/2021, UU TNI, UU Polri, keputusan Mahkamah konstitusi
sama dengan jabatan Aparatur Sipil UU ASN, UU Pemerintah daerah, yang sudah bersifat final, dimana
Negara (ASN) lainnya. serta UU Pilkada yang kesemuanya TNI/Polri aktif tidak boleh menjadi
“Taruhlah kemudian MK dalam hal tidak membolehkan personil atau penjabat kepala daerah. Jikapun
ini setuju dengan dari jabatan yang 10 prajurit TNI/Polri aktif untuk menjabat tetap menginginkan untuk
institusi pemerintah tersebut, tetapi sebagai kepala daerah sementara. menjabat sebagai kepala daerah
harus ada aturan untuk melakukan Bahkan dalam UU TNI/Polri maka ia harus mundur dari TNI/
penunjukan Pj. kepala daerah ini. disebutkan bahwa personel aktif Polri, itu keputusan MK yang sudah
Pemerintah harus membuat aturan- harus mundur jika ingin menjadi final. Kami harap pemerintah harus
aturan main yang berkaitan dengan penjabat sementara kepala daerah. tunduk dan menjalankan keputusan
itu. Awalnya pemerintah mengatakan, Satu-satunya yang memberi ruang itu,” ungkap Politisi fraksi Partai
aturan itu sudah ada yang lama. untuk TNI/Polri aktif untuk bisa Demokrat, sambil mengingatkan
Padahal kondisinya berbeda dengan menjadi penjabat sementara kepala jika amanah MK itu tidak dijalankan,
Pj-Pj sebelumnya. Ini pun juga saya daerah adalah UU ASN. Dimana maka akan terus terjadi penolakan
pernah diskusikan dengan Pak Tito, disebutkan bahwa TNI/Polri aktif bisa Gubernur dari masyarakat dan
dan ia merasa kewalahan untuk bekerja di 10 Kementerian. pihak-pihak lain. layu/aha

TH. 2022 EDISI 210 PARLEMENTARIA 21