Page 24 - MAJALAH 210
P. 24

LEGISLASI






                     Energi Baru Terbarukan adalah



                                     Sebuah Keharusan





                    Baleg DPR RI telah menyetujui harmonisasi RUU EBT yang diusulkan oleh
                 Komisi VII. Persetujuan ini diperoleh saat rapat pleno pada Senin (30/5/2022)
                 pengambilan keputusan harmonisasi sekaligus merubah nomenklatur menjadi
                                  RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EB-ET).




                        etua Komisi VII DPR
                        RI Sugeng Suparwoto
                        mengapresiasi langkah
                        Badan Legislasi
              K (Baleg) DPR RI yang
              akhirnya menyetujui harmonisasi
              RUU EB-ET. Persetujuan ini diperoleh
              setelah seluruh Fraksi di DPR RI
              menyampaikan pandangan mini fraksi
              dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil
              Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya.
                 Sugeng mengharapkan, peraturan
              tentang Energi Baru dan Terbarukan
              bisa menciptakan ekosistem
              perkembangan pada energi hijau
              yang bersih tidak mencemari atau
              menambah polutan di atmosfer.
              Menurutnya EBT merupakan
              keharusan yang wajib dipilih, dengan
              begitu ada perkembangan ekosistem
              dalam energi terbarukan.
                 “Undang-undang ini merupakan
              undang-undang yang kami harapkan   (coal gasification); dan Sumber Energi   Badan Usaha Milik Daerah, Badan
              menciptakan ekosistem bagaimana   Baru lainnya.                    Usaha Milik Desa, Koperasi, Badan
              berkembangnya energi baru           Sementara, pada pasal 26       Usaha Milik Swasta dan badan
              terbarukan dan sebagaimana sering   menyebutkan bahwa penyediaan   usaha lain sesuai dengan ketentuan
              kita tekankan RUU EB-ET bukan    energi baru oleh Pemerintah Pusat   peraturan perundang undangan.
              pilihan tetapi keharusan bahkan   atau Pemerintah Daerah diutamakan   Sedangkan di dalam pasal 30,
              itu adalah jalan satu satunya kalau   di daerah yang belum berkembang,   Sumber Energi Terbarukan terdiri
              Indonesia mau selamat,” ujar Sugeng   daerah terpencil, dan daerah   beberapa macam. Diantaranya yakni
              dalam rapat tersebut.            pedesaan dengan menggunakan       panas bumi, angin, biomassa, sinar
                 Dalam draf RUU tersebut       Sumber Energi Baru setempat.      matahari, aliran dan terjunan air,
              menjelaskan, bahwa sumber energi   Daerah penghasil Sumber Energi   sampah, limbah produk pertanian
              baru terdiri dari beberapa macam.   Baru mendapat prioritas untuk   dan perkebunan, limbah atau
              Diantaranya yakni nuklir, hidrogen,   memperoleh Energi Baru dari Sumber   kotoran hewan ternak, gerakan dan
              gas metana batubara (coal bed    Energi Baru setempat.             perbedaan suhu lapisan laut, dan
              methane), batu bara tercairkan (coal   Penyediaan Energi Baru dilakukan   Sumber Energi Terbarukan lainnya.
              liquefaction), batu bara tergaskan   melalui Badan Usaha Milik Negara,   Adapun dalam Pasal 32,




               24     PARLEMENTARIA      EDISI 210      TH. 2022
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29