Page 19 - MAJALAH 210

SU M B ANG SARAN

fitur-fitur yang diberikan oleh RKUHP mendatangkan rasa aman dan Selain konsep restoratif yang
yang membedakannya dengan damai dalam masyarakat”. Bahkan ditemukan dalam pedoman
KUHP versi Belanda. Untuk melihat Pasal 52 menolak konsep retributif pemidanaan, pilihan pidana
fitur-fitur ini, maka menjadi penting sama sekali dengan mengatakan alternatif selain pidana penjara juga
untuk merujuk kepada Buku I RKUHP “pemidanaan tidak bertujuan untuk menunjukkan bentuk RKUHP yang
yang mengatur ketentuan umum. merendahkan martabat manusia”. lebih mementingkan rehabilitasi
Ketika masyarakat dipusingkan Dengan konsep pemidanaan dibandingkan sifat pembalasan
dengan Pasal Perzinaan, Penghinaan tersebut, hakim kemudian dibekali (retributif). Dalam RKUHP, Pidana
Presiden, Kumpul kebo, dan berbagai Pedoman Pemidanaan dengan Penjara dapat diganti dengan Pidana
Pasal lain dalam Buku II RKUHP, maka salah satu amunisi berupaa Denda, Pidana Pengawasan, dan
pemahaman terhadap Buku I RKUHP rectherlijk pardon atau dikenal Pidana Kerja Sosial tergantung
akan memberikan perspektif yang dengan pemaafan hakim. Pasal 54 dari berat ringannya pemidanaan.
lebih dalam untuk memproyeksikan ayat (2) mengatakan “Ringannya RKUHP ini sejalan dengan RUU
penegakkan Buku II RKUHP di masa perbuatan, keadaan pribadi Pemasyarakatan yang menekankan
yang akan datang. pelaku, atau keadaan pada waktu pada konsep rehabilitasi. Dengan
Dalam Buku Kesatu RKUHP dilakukan Tindak Pidana serta yang konsep pembaharuan ini, over
telah ditunjukkan semangat terjadi kemudian dapat dijadikan kapasitas di Penjara akan berkurang
RKUHP yang bersifat restoratif. dasar pertimbangan untuk tidak dan rehabilitasi terhadap pelaku akan
Albert Eglash membagi keadilan menjatuhkan pidana atau tidak menjadi lebih optimal.
ke dalam tiga bentuk, yakni mengenakan tindakan dengan Selain daripada itu, pasal-
keadilan retributif, distributif, dan mempertimbangkan segi keadilan pasal yang menjadi kontroversi di
restoratif. Pada keadilan retributif, dan kemanusiaan”. Dengan masyarakat harus pula merujuk pada
pidana dijatuhkan memang untuk kewenangan tersebut, sekalipun Buku Kesatu. Sebagai contoh kasus
menghukum pelaku kejahatan. rumusan delik terpenuhi Hakim Unggas masuk pekarangan, ketika
Konsep ini tercermin sangat kuat dapat tidak menjatuhkan pidana terdapat penyelesaian antara pemilik
dalam KUHP yang masih berlaku saat dan tindakan sama sekali. Dengan ungags dan korban, maka perkara
ini. Untuk keadilan distributif, pidana pengaturan pedoman pemidanaan dapat diselesaikan tanpa mekanisme
dijatuhkan untuk merehabilitasi ini sudah sepatutnya, masyarakat hukum. Apalagi dalam pasal tersebut
pelaku. Hal ini tercermin dalam tidak perlu mengkhawatirkan adanya ancaman pidana utama hanya
sistem pemasyarakatan Indonesia pemidanaan secara berlebihan oleh denda. Terkait Aborsi, harus dilihat
saat ini, sekalipun sangat berat dalam penegak hukum. Permasalahan pada juga konsep melawan hukum pada
praktik dimana overcrowded terjadi kasus Unggas masuk perkarangan Buku Kesatu. Jika dilakukan karena
di banyak Lapas. Selanjutnya, bentuk ataupun masalah perzinaan bisa perkosaan atau alasan medis jelas
yang lebih baik, Keadilan Restoratif saja mendapatkan pemaafan hakim menghapus sifat melawan hukum
adalah tujuan dari proses pidana tersebut. nya. Dalam membaca kasus-kasus
untuk mengembalikan keadaan Konsep restoratif juga tercermin perzinaan yang merupakan delik
semula dengan mempertimbangkan dalam Pasal 70 RKUHP dimana aduan dan pasal-pasal lain harus pula
kepentingan korban dan rehabilitasi terdapat pedoman untuk tidak merujuk pada Buku Kesatu KUHP.
terhadap pelaku. Dapat dikatakan menjatuhkan pidana penjara pada Oleh karena itu, dengan konsep
bahwa RKUHP telah menggunakan beberapa kondisi. Salah satu RKUHP yang bersifat restoratif serta
konsep pemidanaan dengan keadilan kondisi yang menunjukkan konsep urgensi pembaharuan hukum pidana,
restoratif. restoratif adalah ketika “terdakwa RKUHP ini perlu diapresiasi dan
Konsep restoratif terlihat dari telah membayar ganti rugi kepada didukung. Penegakkan hukum di
diaturnya Tujuan pemidanaan Korban”. Konsep ini menempatkan masa yang akan datang perlu diawasi
dalam RKUHP. Tujuan Pemidanaan adanya resolusi penyelesaian tindak agar sejalan dengan semangat
sebelumnya sama sekali tidak diatur pidana antara pelaku dan korban yang RKUHP ini. Pengesahan RKUHP akan
dalam produk hukum apapun. Pasal tercermin dalam konsep keadilan memperkuat perlindungan kepada
51 huruf c menggambarkan keadilan restoratif. Selain daripada itu, jika Masyarakat dari berbagai jenis
restoratif dengan mengatakan “terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana. Tanpa perlu tindakan
bahwa tujuan pemidanaan adalah Tindak Pidana yang dilakukan akan anarki, kritik terhadap RKUHP bisa
“menyelesaikan konflik yang menimbulkan kerugian yang besar”, didiskusikan dengan lebih elegan.
ditimbulkan akibat Tindak Pidana, pidana penjara juga tidak selayaknya Sebagaimana petuah Gandhi, “in a
memulihkan keseimbangan, serta untuk dijatuhkan. gentle way, you can shake the world”. l

TH. 2022 EDISI 210 PARLEMENTARIA 19