Page 16 - MAJALAH 210

LAPORAN UT AMA

Masih Dalam Penyempurnaan

Penyelesaian Rancangan hukum bisa diakses masyarakat “Mengapa kita belum serahkan?
Undang-Undang Kitab kalau penyusunannya sudah Itu masih banyak typo. Jadi misalnya
Undang-Undang selesai di pemerintah dan jika telah gini, kan ada pasal yang dihapus.
diterima secara resmi oleh DPR RI
Bayangkan kalau pasal dihapus
Hukum Pidana (RKUHP) sebagaimana prosedur yang berlaku. harus dia berubah semua. Misalnya
hingga kini terus Selain itu, Eddy menyampaikan begitu ada pasal yang dihapus, tiba-
diupayakan. Parlemen tahap finalisasi draf revisi KUHP tiba begini ya, ‘sebagaimana yang
masih dilakukan. Diantaranya yakni
dimaksud pasal sekian’. Padahal kan
bersama pemerintah memeriksa kesalahan redaksional, pasalnya jadi dihapus, hilang,” tegas
menginginkan rujukan, dan sinkronisasi antara Eddy.
rancangan regulasi batang tubuh dan penjelasan.
“Memang belum ke DPR, masih
ini dapat sempurna, kita bersihkan,” jelas Eddy. Ia juga
lengkap serta rapi. Untuk mengungkapkan alasan mengapa
itu terus diupayakan hingga kini draf RUU KUHP terbaru
belum dipublikasikan ke publik usai
sinkronisasi dalam terakhir draf yang dipublikasikan
peraturan pidana yakni versi September 2019.
tersebut. Terkait masih belum
dipublikasikannya draf tersebut,
Eddy, menyatakan karena masih
terdapat banyak kesalahan
HINGGA awal dalam segi penulisan atau typo.
Juni 2022,
pemerintah
masih belum Wakil Menteri Hukum dan HAM RI
Edward Omar Sharif Hiariej.
dapat membuka
drafnya ke
masyarakat.
Pasalnya,
rujukan hukum
pidana Indonesia itu masih dalam
proses finalisasi.
“Pemerintah hingga kini belum
bisa membuka draf RKUHP karena
memang belum selesai,” ungkap
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Wamenkumham) Edward
Omar Sharif Hiariej.
Masyarakat diimbau tak khawatir.
Jika proses finalisasi sudah selesai
dilakukan dan diserahkan ke DPR,
akses draf revisi KUHP ke masyarakat
bakal dibuka. Menurut pria yang
akrab disapa Eddy tersebut, hal itu
merupakan ketentuan pembentukan
peraturan perundang-undangan. JAKA/PDT
Apalagi draf dari suatu payung

16 PARLEMENTARIA EDISI 210 TH. 2022