Page 20 - MAJALAH 210

PENGA W ASAN

Menilik Kisruh Penunjukan

Pj. Kepala Daerah

Penunjukan Penjabat
Kepala Daerah di
beberapa wilayah
menimbulkan
kekisruhan. Terutama
terkait kesertaan
anggota TNI/Polri
aktif. Hal itu menjadi
sorotan DPR RI,
khususnya Komisi II
DPR yang membidangi
permasalahan dalam
negeri, pemilihan kepala
daerah (pilkada) dan
lain-lainnya.

enjelang pemilihan
umum serentak
tahun 2024, ada
sejumlah kepala
Mdaerah definitif
yang telah habis masa jabatannya.
Setidaknya ada 272 kepala daerah
yang terdiri dari 24 gubernur dan 248
bupati/wali kota.
Melihat hal tersebut, sejatinya
harus segera ditunjuk penjabat
gubernur atau bupati/wali kota
untuk mengisi kekosongan jabatan
tersebut. Merujuk pada Undang- yang berasal dari jabatan pimpinan Kementerian Dalam Negeri. Sebut
Undang (UU) Nomor 10 Tahun tinggi pratama sampai dengan saja, Gubernur Maluku Utara, yang
2016 tentang Pilkada, kekosongan pelantikan bupati dan wali kota. menolak melantik Pj. Bupati Pulau
jabatan gubernur akan diisi oleh Sayangnya, penunjukan Morotai pada akhir Mei lalu. Serta
penjabat gubernur yang berasal kepala daerah itu menimbulkan Gubernur Sulawesi Tenggara
dari jabatan pimpinan tinggi madya kekisruhan tersendiri. Terjadi (Sultra), Ali Mazi yang juga menunda
sampai dengan dilantiknya gubernur penolakan di beberapa daerah pelantikan penjabat bupati di tiga
definitif. Sementara, untuk mengisi terhadap calon Penjabat (Pj) wilayahnya, yakni Kabupaten Buton
kekosongan jabatan bupati/wali kota, Kepala daerah yang ditunjuk oleh Selatan, Muna Barat, dan Buton
diangkat penjabat bupati/wali kota Pemerintah Pusat, dalam hal ini Tengah.

20 PARLEMENTARIA EDISI 210 TH. 2022